Jumat, 06 November 2009

Kerjasama Antar-Daerah Bima dan Dompu Diteken

Bima, Bimeks.-
Kesepakatan Kerjasama Antar-Daerah Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu, ditandatangani kepala daerah masing-masing di Paruga Parenta, Kamis (5/11).
Mereka adalah Wali Kota Bima, HM Nur A Latif dan Bupati Bima, H Ferry Zulkarnain, sedangkan Bupati Dompu, H Syaifurrahman Salman, sudah menekennya lebih awal di Dompu.
Penandatangan kesepakatan kerjasama itu, disaksikan Asisten I Setda Provinsi NTB, Sirojul Munir, SH, MH, Regional Manager Bentuk Kerjasama Antar-Daerah Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kabupaten Kebumen (Barlingmascakeb) Provinsi Jawa Tengah, Ir Ade Paulus Lukas, SH, MM, beberapa anggota DPRD ketiga daerah, dan sejumlah pejabat lainnya.
Usai penandatanganan naskah kerjasama dilanjutkan dengan sarasehan dengan pemateri Ir Ade Paulus Lukas, SH, MM dan dipandu Kasubag Sarana Daerah Bagian Administrasi dan Perekonomian Setda Kabupaten Bima, A Hasyim Asy’ari, SE, MSi.
Menurut Ade Paulus, kerjasama seperti ini sifatnya dari bawah ke atas, bukan dari pemerintah diturunkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, harus ada kesamaan kebutuhan dan kepentingan bersama yang melandasinya, sehingga membutuhkan kerjasama.
Untuk merekatkan kerjasama itu, kata dia, terus menjalin komunikasi karena satu kabupaten saja yang menolak suatu program bersama, maka empat kabupaten lain harus merayu, termasuk menyakinkan bahwa program itu bermanfaat untuk kemaslahatan dan menguntungkan masyarakat.
Katanya, manfaat program itu dipaparkan kepada DPRD, baru dilaksanakan bersama. Kerjasama seperti itu bukan saja menguntungkan, tetapi juga efektif dan efisien. Pemerintah pusat dan beberapa negara luar juga tak segan-segan membantu.
Dia mencontohkan, ada kerjasama dengan Korea Selatan untuk membangun pabrik rambut palsu. Beberapa daerah itu bekerja sama dengan mendatangkan investor bersamaan dengan berbagai kemudahan yang diberikan, asalkan sebagian besar tenaga kerja direkrut dari lima daerah itu dengan gaji minimal sekitar Rp600 ribu/karyawan.
Cara seperti itu, katanya, bukan saja menguntungkan masyarakat, tetapi juga akan meningkatkan produktifitas, pedapatan meningkat dan PAD juga akan naik. “Intinya, setiap daerah memiliki data base perkecamatan, mengenai apa potensi daerahnya, komoditi andalannya, dan apa hasilnya. Baru dikerjakan secara bersama,” katanya.
Dia mengaku merupakan representasi dari pihak swasta yang dibayar oleh Pemda, sehingga disuruh ke mana-mana untuk mencari investor tanaman jagung, tebu, dan lainnya, sedangkan Pemda menyiapkan lahan sesuai jumlah yang dibutuhkan.
Hanya saja, syaratnya perlu dilakukan secara profesional, keamanan bagi investor dijamin dan tidak banyak yang mendemo.
“Budaya dan berbagai elemen masyarakatnya juga harus mendukung,” katanya.
Mendengarkan paparan itu, Wali Kota Bima, HM Nur A Latif, meminta agar narasumber sering-sering ke Bima dan Dompu. “Sebab, kalau kita yang ke sana biayanya mahal karena harus shoping dan lainnya. Kalau perlu (datang) sekali dalam tiga bulan,” katanya. (BE.13)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar