Konflik Segitiga, Tiga Warga Terluka

Bima, Bimeks.-
Konflik segitiga antara sekelompok massa dari Desa Renda dan Ngali Kecamatan Belo, serta Monta Kecamatan Monta, Jumat (30/10), pecah. Ratusan warga dari tiga desa itu terlibat konflik terbuka di areal persawahan dengan senjata tajam (Sajam) dan senjata api (Senpi) rakitan.
Informasi yang dihimpun, tiga warga terluka dalam peristiwa itu dan dirawat di rumah sakit. Mereka diidentifikasi dua warga Ngali dan satu warga Renda. Saat konflik terjadi, aparat Brimob Kompi 4 Bima berhasil mengamankan satu Senpi rakitan.
Munculnya konflik itu berawal dari terlukanya seorang warga Desa Monta Kecamatan Monta. Diduga, melibatkan warga Wilamaci, namun asal-asul keluarganya dari Ngali.
Konflik terbuka terjadi sekitar pukul 12.43 Wita bersamaan dengan bunyi letusan senjata api, usai shalat Jumat. Sebenarnya, ketegangan sudah terjadi sejak Kamis (19/10) sore. Warga Monta memblokir jalan menuju Ngali.
Akibatnya, tidak ada akses jalan yang bisa dilalui warga Ngali, karena saat bersamaan jalan menuju Renda juga diblokir. Ketegangan antara kelompok massa Ngali dan Renda sebenarnya sudah mereda. Jalan yang diblokir telah dibuka. Tidak hanya itu pertemuan, kepala desa terlah bertemu berikut camat dan pihak Kepolisian.
Namun, secara bersamaan ketegangan muncul Jumat pagi antara kelompok massa Renda dan Ngali. Bahkan, mulai saling menyerang di tengah persawahan. Sejumlah gubuk di persawahan dibakar. Namun, mereda ketika shalat Jumat, hanya saja tetap ada yang bersiaga.
Ketika usai shalat Jumat, konflik segi tiga terjadi. Warga Monta dan Renda mengarahkan penyerangan ke Ngali. Hanya saja tidak bersamaan. Jika warga Monta berhadapan dengan Ngali, maka Renda waspada. Jika masing-masing mundur, maka giliran Renda dan Ngali konflik.
Sekitar dua pleton anggota Brimob Kompi 4 Bima mencoba mendesak mundur warga tiga warga desa itu. Warga Monta berhasil diminta mundur oleh aparat dan tidak menyerang lagi.
Namun, konflik kian menjadi antara dua desa yang telah lama berseteru. Meski jumlahnya aparat terbatas, namun berusaha untuk menghalaunya. Waka Polres Bima, Kompol Djumarlan, bersama beberapa anggota Brimob masuk di tengah dua kubu yang saling menyerang. Mereka berusaha untuk menghalau agar kembali ke desa masing-masing. Namun, upaya tidak tidak membuahkan banyak hasil meskipun menyita satu Senpi rakitan.
Warga kedua desa yang dihalau aparat, justru berpindah lokasi. Rentetan bunyi senjata api memecah terik matahari yang menyengat kulit.
Banyak juga warga yang hanya menyaksikan konflik yang terjadi. Rupanya, tidak semua menyukai aksi kekerasan itu, karena menginginkan hidup yang damai.
“Kami ingin bepergian kemana pun dengan santai. Masalah ini kan hanya konflik personal, namun meluas menjadi antardesa,” kata seorang warga Monta.
Kenyataan itu juga menyebabkan sejumlah warga Ncera tidak bisa pulang ke kampungnya. Pasalnya tidak ada jalur lain yang bisa dilalui. Awalnya, mereka melewati Monta, ternyata jalan diblokir dan warga banyak memegang senjata.
Mereka akhirnya melalui jalur Renda, namun menemui jalan yang juga diblokir. Mereka mengaku sangat dirugikan dengan konflik yang kembali muncul, karena merugikan banyak pihak. “Kami warga Ncera tidak tahu harus lewat jalur mana, karena semua diblokir,” keluh Syahrudin, warga Ncera, yang mengaku tidak bisa melintasi jalan yang diblokir. (BE.16)

Ciuman, Mahasiswa STKIP Bima Diusir

Kota Bima, Bimeks.-
Unjuk kemesraan remaja semakin tak terkendali. Tak peduli tempat umum, bahkan pada pusat pendidikan sekali pun. Perbuatan itu diakui dipergoki oleh pihak SMKN 2 Kota Bima, Rabu (28/10) lalu, dan melibatkan sejumlah mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima semester 1.
Akibatnya, sejumlah calon pendidik itu terpaksa diusir keluar pihak sekolah setempat. Pintu gerbang pun ditutup. Namun, siapa nama sejumlah pasangan muda-mudi itu tak diungkapkan.
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Bima, Nur Dahlan, SPd, mengaku kecewa dengan perbuatan sejumlah oknum calon pendidik itu yang menampilkan adegan yang tak sepantasnya di lokasi umum. Apalagi, di tempat mereka menimba ilmu. “Sangat kami sesalkan, karena mereka itu calon pendidik. Sebagai pendidik, kami sangat geli melihat perilaku mereka yang tak pantas,” sorot Nur Dahlan di sekolah setempat, Jumat ( 30/10).
Dituturkan Dahlan, sekitar pukul 14.00 Wita Rabu lalu bersama sejumlah guru memergoki sejumlah mahasiswa itu sedang berciuman, beberapa diantaranya ada yang sedang bercumbu rayu. Melihat tontonan yang sedap itu, Dahlan mengaku langsung mengusir keluar sejumlah mahasiswa itu dari SMKN 2 Kota Bima dan menutup gerbang sekolah. “Perbuatan itu juga langsung kami laporkan kepada pihak STKIP,” katanya.
Diakuinya, dalam setahun teakhir STKIP Bima menggunakan gedung sekolah itu untuk kegiatan kuliah bagi mahasiswa semester dua. Selain STKIP, juga digunakan oleh Akademi Teknik Bima (ATB).
Bagaimana reaksi pihak STKIP Bima? Dikonfirmasi terpisah, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima, Drs Jasman, MPd, menganggap pengusiran mahasiswa itu hanyalah kegagalan komunikasi pihaknya dengan sekolah itu. “Hal itu sudah kami koordinasikan dengan pihak SMKN 2 sejak kemarin, itu terjadi karena miss comunication saja,” katanya di di SMPN 5 Kota Bima, Jumat.
Mengenai laporan perbuatan tidak senonoh intelektual muda itu, Jasman mengaku kaget. Kasus itu belum diketahuinya. Namun, dipastikannya akan disikapi serius dan mengomunikasikannya dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP Bima. “Kalau memang seperti itu yang terjadi, kami akan membina mahasiswa,” ujar Jasman.
Menurut Jasman, perbuatan seperti yang dilaporkan itu bukanlah hal baru dan tidak lagi menjadi rahasia, namun sudah mengakar sejak lama. Diakuinya, kerap menerima laporan masyarakat soal perilaku mahasiswa. “Itu adalah ekspresi mahasiswa sudah lama terjadi, itu menjadi tugas bersama masyarakat dan kita untuk mengubahnya,” katanya.
Dikatakannya, sebagai langkah konkrit mengubah perilaku buruk itu, beberapa waktu lalu STKIP Bima berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan lingkungan Mande untuk menerapkan jam malam bagi kunjungan kos atau kontrakan di lingkungan itu. Hal itu untuk mencegah tindakan negatif mahassiwa almamater kuning itu. (BE.17)

Realisasi PAD Kota Bima Rp5 M lebih

Kota Bima, Bimeks.-
Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Bima mencatat, sejak awal Januari hingga akhir Oktober 2009, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari setoran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru mencapai Rp5 miliar lebih. Nilai itu dari target yang ditetapkan dalam APBD sebanyak Rp9 miliar lebih.
Kepala Bidang (Kabid) Penagihan dan Penata Usahaan Dinas Pendapatan Kota Bima, Muhammad Safi’i, SH, MAP, menyebutkan, hingga Oktober sebagian besar SKPD masih banyak yang belum mampu memenuhi target PAD, rata-rata dibawah 50 persen. Diantaranya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Inspektorat, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Ketahanan dan Penyuluhan (BKP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) “Masih banyak SKPD yang belum mampu memenuhi target, bahkan masih ada yang nihil sama sekali,” ujar Safi’i di Dispenda Kota Bima, Jumat (30/10).
Hingga Oktober 2009, jelas Safi’i, realisasi setoran PAD dari DPU baru mencapai Rp40 juta lebih 3,56 persen dari target Rp1,1 miliar lebih, DKPP baru terealisasi Rp70 juta dari target sebesar Rp437 juta lebih, BLH baru Rp2,5 juta lebih atau 24,70 persen dari target Rp10 juta lebih. Selain itu, Dinas Kehutanan dan Perkebunan baru terealisasi Rp19 juta lebih atau 12,37 persen dari target Rp162 juta lebih. Sisanya, sebagian SKPD seperti Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluuhan (BKPP), Inspektorat hingga akhir Oktober tercatat belum sepeser pun mampu merealisasikan target PAD.
“Ada juga Satker yang belum sama sekali belum mewujudkan target PAD, padahal semestinya setiap SKPD harus punya upaya unttuk menggenjot pendapatannya,” katanya.
Dikatakan Safi’i meski cukup banyak dinas yang belum mampu memenuhi target PAD, sebagian SKPD juga ada yang mampu mencapai dan melampui target pendapatan. Diantaranya Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) hingga Oktober mampu menggenjot PAD sebesar Rp274 juta lebih atau 141 persen dari target sebesar Rp194 juta, Sekretariat Dewan (Sekwan) terealisasi Rp3,5 juta lebih atau 294 persen dari target Rp1,2 juta
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terealisasi Rp3,560 juta atau 100,23 persen dari target Rp3,552 juta, disusul Kantor Pelayanan Terpadu (KTP) hingga Oktober terealisasi Rp60 ribu atau 100 persen dari target Rp60 ribu. Realisasi setoran PAD dari kelurahan dan kecamatan rata-rata mencapai 50 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.
Dikatakannya, secara umum sumber pendapatan daerah berasal dari pajak daerah, retribusi, penyertaan modal seperti BUMD dan BUD serta pendapataan lain-lain yang biasa berasal setoran dari pengolaan kegiatan pihak ketiga. Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah, realisasi PAD Kota Bima tahun 2008 lalu hanya sebesar 75 persen dari target sebesar Rp8 miliar lebih.
“Khusus untuk setoran pihak ke tiga hanya satu persen, biasanya hanya ada pada Satker yang memiliki program seperti proyek,” katanya.
Mengenai sanksi bagi SKPD yang tidak mampu memenuhi target PAD yang telah ditetapkan, Safi’i menyerahkan sepenuhnya kepada Wali Kota Bima, HM Nur A Latif, untuk mengevaluasinya. Namun, seluruh SKPD semestinya memiliki kiat dalam menggenjot PAD sehingga terealisasi seperti yang telah ditargetkan atau malah lebih.
“Hasil atau capaian itu bisa saja menjadi bahan evaluasi bagi Satker, itu semua bergantung kepada kepala daerah,” pungkasnya. (BE.17)

Disorot, Kasek SMKN 2 Berang

Kota Bima, Bimeks.-
Sorotan Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Dikpora Kota Bima, Drs Suriadi, MSi, menuai reaksi dari pihak SMKN 2 Kota Bima. Sorotan itu dinilai berlebihan.
Kepala SMKN 2 Kota Bima, Nur Dahlan, SPd, menilai pernyataan itu tidak patut dikeluarkan oleh pembina sekolah menengah. Malah, Nur menganggap pejabat itu telah menghancurkan dunia pendidikan, terutama SMKN 2 Kota Bima.
Nur mengaku sudah mendatangi Dinas Dikpora untuk mengelarifikasi pemberitaan sekolah yang dipimpinnya dan menanyakan kapasitas Suriadi yang terlibat tindakan sabotase pembina upacara, Senin (26/10) lalu. “Apakah ada surat resmi yang menunjuk Suriadi untuk menjadi pembina upacara di SMKN 2 ini? Justru Suriadi yang menurut saya tidak punya etika, dia seharusnya minta ijin dulu sama saya selaku Kasek,” ujarnya.
Dia mengisyaratkan akan mengerahkan seluruh guru SMKN 2 untuk mendatangi Dinas Dikpora, Sabtu (31/10), dan meminta klarifikasi melalui media massa. Katanya, Suriadi tidak melihat torehan prestasi yang diraih SMKN 2 dengan diutusnya siswa untuk tugas belajar ke Jepang.
Seperti diberitakan Bimeks sebelumnya, Kabid Dikmen Dinas Dikpora, Drs Suriadi, MSi, gundah dengan kenyataan aktual SMKN 2 Kota Bima dalam beberapa waktu terakhir. Diisyaratkan, dalam waktu tak lama lagi akan membina guru SMKN 2 berkaitan dengan kedisiplinan dan etika bermasyarakat. “Saya malu dengan sorotan masyarakat terhadap SMKN 2,” katanya di Dinas Dikpora.
Menurut Suriadi, berkaitan dengan disiplin waktu, guru senior harus memberikan contoh yang baik pada yunior dan kemajuan sekolah bergantung pemimpin. Kasek harus memberikan contoh kepada guru dan membina kedisiplinan. “Tanggungjawab besar Kasek untuk memajukan sekolah yang bisa berdaya saing,” katanya.
Suriadi mengisyaratkan akan mengambil langkah-langkah preventif, yaitu dengan pembinaan etika kesopanan guru dalam masyarakat dan meningkatkan kerjasama dengan pengawas untuk melakukan pembinaan yang berkelanjutan.
Dia menilai, kinerja Kasek SMKN 2 jauh seperti yang diharapkan. Kasek seharusnya dapat memajukan pendidikan, bukan malah mundur seperti saat ini. Dia berharap Komite Sekolah mengawasi dan membangun SMKN 2 seperti dahulu. (K02)

Pimpinan DPRD Kabupaten Bima Dilantik

Kota Bima, Bimeks.-
Setelah Kota Bima, giliran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima yang dilantik, Jumat (30/10). Mereka adalah Drs H Muhdar Arsyad, sebagai ketua, Adi Mahyudi, SE (wakil ketua), dan Drs HM Najib (wakil ketua) dan dilantik dalam sidang paripurna Dewan di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bima.
Pelantikan itu dihadiri Bupati Bima, H Ferry Zulkarnain, ST, Ketua DPRD Kota Bima, Hj Fera Amelia, SE, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs H Maryono Nasiman, MM.
Suasana pelantikan berlangsung khidmad. Keluarga dari pimpinan Dewan terlihat hadir. Demikian juga dengan kader partai politik para pimpinan itu.
Saat itu, Bupati Bima mengungkapkan agenda pokok yang dihadapi oleh eksekutif saat ini adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD tahun 2010 diharapkan dirumuskan secara tepat dan akurat oleh Dewan, karena masyarakat ingin menikmati pembangunan.
Maraknya isu perselingkuhan oleh seorang pejabat teras Kabupaten Bima, Fery mengaku langsung melaporkannya pada legislatif dan oknum itu telah dicopot dari jabatannya. Tidak hanya itu, wanita yang diduga selingkuhannya diturunkan jabatannya satu tingkat.
Bupati mengaku sering didatangi massa yang berunjuk rasa menyorot persoalan penambangan mangan dan alokasi SPBD Rp2,5 miliar untuk rencana pembangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). “Sejak saya dilantik menjadi Bupati Bima, saya tidak pernah mengeluarkan ijin eksploitasi pertambangan batu mangan,” ujarnya.
Katanya, ijin eksploitasi itu diberikan mantan Bupati Drs H Zainul Arifin, tetapi masalahnya perusahaan mengeksploitasi saat sekarang. Kalau memang penambangan itu tidak dimanfaatkan untuk PAD maupun hal lainnya, maka ijinnya dicabut. “Saya bisa saja diganti, tetapi roda pemerintahan tetap berjalan,” ujarnya.
Bagaimana dengan alokasi dana PTN sebesar Rp2,5 miliar? Dia mengaku, masih banyak yang belum memahaminya. Setelah gedung PTN itu dibangun, sepenuhnya merupakan aset Pemkab Bima. Pada prinsipnya, pembangunan PTN dengan anggaran Rp2,5 itu, sudah sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80/2005.
Pada akhir pidatonya, Fery juga menyampaikan, penggunaan APBD tahun 2006 hingga 2009 masih menggunakan pola berimbang dan tahun depan akan memraktikan pola yang sama.
Menanggapi pidato itu, anggota DPRD Kabupaten Bima dari PKB, Drs H Mustahid, menilai cikal-bakal PTN tidak bisa dijadikan acuan untuk satu PTS atau STAIS saja, masih banyak PTS yang telah diakreditasi di Bima antara lain, STKIP, STISIP, STIE dan lainnya. “Kenapa STAIS yang baru lahir, langsung dijadikan acuan PTN. Apakah karena ini merupakan yayasan yang notabennya dari mereka,” ujarnya.
Katanya, membangun PTN berbeda dengan membangun hotel. Kalau membangun hotel seluruh fasilitasnya harus dilengkapi, baru peminatnya ditarik. Jika membangun PTN, Sumber Daya Manusia (SDM) perlu didahulukan. Dia menganggap mekanismenya belum jelas dan masih dipertanyakan. (K02)

BKOW NTB Bantu 180 Lansia

Kota Bima, Bimeks.-
Sebanyak 180 warga kategori lanjut usia (Lansia), dhuafa, dan rawan sosial Kota Bima menerima bantuan dari Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB. Bentuknya paket sembilan bahan pokok (Sembako) dan kain tenun khas Bima. Prosesi penyerahan bantuan dilaksanakan di Paruga Nae.
Sekda Kota Bima dan semua unsur organisasi wanita, yang termasuk dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Bima, terlihat hadir.
Sekretaris GOW Kota Bima, Dra Siti Rufiah L Hasan, mengatakan, pemberian bantuan paket Sembako dan kain tenun khas Bima kepada warga Lansia, duafa dan rawan sosial, merupakan salah satu program kerja BKOW NTB dalam kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Bima. Tujuannya untuk konsolidasi organisasi dengan Pengurus GOW Kota Bima.
Katanya, selain pemberian bantuan Sembako dan kain, BKOW NTB menyelenggarakan pengobatan gratis kepada Lansia, dhuafa, dan warga rawan sosial. Kegiatan itu satu paket dengan Bakti Sosial (Baksos) memeringati Hari Sumpah Pemuda dan Hari Kesehatan Nasional (HKN).
“Catatan GOW Kota Bima jumlah warga Lansia, dhuafa dan rawan sosial yang terdaftar menerima bantuan Sembako dan mendapat pengobatan gratis sebanyak 200 orang. Namun, yang datang menerima bantuan dan pengobatan gratis hanya 180 orang,” katanya di Paruga Nae, Jumat (30/10).
Ketua GOW Kota Bima, Hj Yani Marlina dalam pengantarnya menyampaikan, Kunker BKOW NTB sebagai bentuk kepedulian kolektif BKOW dengan memberi perhatian sosial kepada warga yang nasibnya kurang beruntung.
“Diharapkan Baksos dan pengobatan gratis yang diselenggarakan BKOW Provinsi, menjadi motivator bagi kita semua untuk terus meningkatkan kepedulian sosial terhadap saudara-saudara yang nasibnya kurang beruntung,” katanya.
Pada tempat yang sama, Ketua BKOW Provinsi NTB, Hj Elok, SPd, menyampaikan, sebelumnya BKOW NTB telah melakukan Baksos di pulau Lombok dan Baksos di Kota Bima telah menyusun tiga agenda yang akan dilaksanakan. Yaitu memberikan bantuan alat kontrasepsi yang telah dilaksanakan Kamis (29/10) di Puskesmas Asakota. Bantuan Sembako dan pengobatan gratis kepada warga, dan konsolidasi pengurus yang baru dibentuk.
“Semoga ke depan terbangun hubungan yang sinergis antara BKOW Provinsi dengan GOW Kota Bima dan Kabupaten Bima,” harapnya.
Selanjutnya, Sekda Kota Bima, H Maryono Nasiman mengapresiasi kegiatan sosial BKOW NTB sebagai langkah cerdas dalam membangun kepedulian sosial antarsesama. “Ini adalah langkah cerdas yang diambil BKOW untuk mewujudkan kepedulian sosial dengan memberikan sentuhan-sentuhan bantuan kepada warga yang membutuhkan uluran tangan kita,” katanya.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Ketua BKOW NTB dan Ketua GOW Kota Bima kepada warga Lansia, dhuafa, dan rawan sosial dari setiap kecamatan. (K07)

Wakil Rakyat Diingatkan agar Amanah

Kota Bima, Bimeks.-
Pimpinan DPRD Kota dan Kabupaten Bima telah dilantik dalam prosesi yang khidmat dibawah sumpah. Mereka adalah Drs H Muhdar Arsyad, sebagai ketua, Adi Mahyudi, SE (wakil ketua), dan Drs HM Najib (wakil ketua) dalam formasi DPRD Kabupaten Bima.
Untuk DPRD Kota Bima, pimpinan ynag dilantik adalah Hj Ferra Amelia, SE, (ketua), Ferry Sofian, SH (wakil ketua), dan Ahmad Miftah, SSos.
Sebelumnya, bersama anggota Dewan lainnya telah dilantik. Mereka diharapkan dapat mengemban amanah dengan baik dan mengedepankan kepentingan rakyat. Lalu, apa saja harapan publik kepada mereka?
Warga Kota Bima, Edi meminta agar para wakil rakyat berkonsentrasi melaksanakan fungsinya dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Selama ini, sebagian publik cenderung menilai duta rakyat hanya mementingkan kepentingan sendiri dan kadang terlibat dalam berbagai kasus. Oleh karena itu, skuad baru DPRD periode 2009-2014 diharpkan tak mengecewakan.
Warga lainnya, Syamsudin meminta agar aspirasi masyarakat yang disampaikan sebelumnya diperjuangkan dengan alokasi anggaran yang memadai. Ditambah lagi janji-janji pada masa kampanye sebelumnya. Selain itu, politisi diminta lebih ketat mengawasi pemerintahan agar benar-benar dilaksanakan sesuai harapan rakyat.
Harapan lainnya dikemukakan oleh Fajar, warga Kecamatan Raba. Dia mendesak agar pemerintah mengusahakan pembukaan lapangan kerja yang lebih banyak untuk mengakomodir pengangguran yang semakin bertambah. Dalam kondisi tingkat pengangguran yang tinggi, kemungkinan kriminalitas dan kenakalan pemuda semakin tinggi pula.
“Saya harapkan ada lapangan kerja yang diusahakan oleh pemerintah yang didukung Dewan,” katanya di Mpunda, kemarin.
Warga Kabupaten Bima, M Ali H Ismail, mengingatkan anggota Dewan yang baru agar tetap mendengarkan aspirasi masyarakat, sekaligus berjuang dan berpihak kepada mereka. Legislator harus mengingat suara rakyat yang mengantarkan mereka. “Karena itu, jangan khianati rakyat yang telah memilihnya,” katanya.
Saat ini, katanya, yang perlu dicermati kecenderungan “politik dagang sapi”. Masyarakat yang jumlah pemilih sedikit, kurang diperhatikan pembangunan. Contohnya, pembangunan jalan Maria hingga Desa Riamau, Kombo-Tarlawi, Lampe-Lambitu, dan lainnya. “Oleh karena itu, penduduk jangan sampai karena kepentingan politik sesaat menyebabkan pimpinan dan anggota Dewan tidak bergigi lagi. Selamat berjuang untuk kepentingan rakyat,” kata mantan anggota DPRD Kabupaten Bima ini. (BE.13)

“Mestinya RSUD Bima jangan Kebal Keluhan...”

Kota Bima, Bimeks.-
Aksi pencurian kerap “menjamah” Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima. Hampir setiap bulan terjadi sehingga menimbulkan efek psikologis atau ketakutan bagi pengunjung dan pegawai setempat. Mereka mendesak pemerintah dan manajemen RSUD Bima memberikan perhatian serius terhadap sistem keamanan. Tidak hanya pengujung umum, pasien dan sejumlah keluarganya mendesak manajemen RSUD Bima meningkatkan sistem keamanan di lokasi perparkiran dan ruangan. “Bila perlu setiap sudut rumah sakit harus ada kamera pemantaunya (CCTV, Red),” desak Asti, pengunjung RSUD Bima di Rabadompu, Jumat (30/10).
Meksi tak pernah menjadi korban, Asti mengaku beberapa waktu lalu nyaris kehilangan sepeda motor di RSUD Bima. Saat itu motor yang diparkir berpindah dari posisi semua, padahal kendaraannya telah dikuncinya. “Mungkin karena saya keluarnya lebih cepat, sehingga yang mau ambil motor saya itu belum sempat membawanya kabur. Jangan sampai cerita seperti ini terulang lagi, mestinya RSUD Bima jangan kebal dengan keluhan kami. Sudah banyak yang mengeluh kehilangan barang,” katanya.
Warga lainnya, Ade, mengaku trauma ke RSUD Bima terutama pada malam hari. Beberapa waktu terakhir ini, aksi pencurian cenderung meningkat. Terakhir sepengetahuannya, keluarga pasien di ruang VIP A kehilangan uang dan telepon selularnya. “Kalau nggak penting-penting amat, mungkin lebih baik nggak usah ke rumah sakit. Apalagi kalau malam hari,” katanya.
Ade mengatakan, semestinya petugas parkir bertanggung jawab dengan sejumlah aksi pencurian motor di lokasi itu. Apalagi, terkadang petugas parkir menarik biaya hingga Rp1.000/motor.
“Kami juga mau minta karcis, nggak ada karcis yang bisa mereka berikan, sementara kami juga buru-buru. Mestinya pemerintah juga buka mata dengan kondisi ini, jangan tunggu korban lainnya lagi,” katanya.
Belum lama ini, pencuri membawa kabur uang jutaan rupiah dan dua unit telepon selular milik keluarga pasien VIP A RSUD Bima. Kenyataan itu diakui Kepala Humas RSUD Bima, dr H Sucipto.
Diakuinya, bukan saja di VIP A, aksi pencurian di RSUD Bima kerap terjadi. Beberapa waktu lalu, membawa kabur motor petugas keamanan setempat dan telepon selular milik perawat. “Hampir terjadi setiap bulan, kami tidak menampik itu,” ujar Sucipto, beberapa hari lalu.
Secara umum, sistem keamanan di RSUD Bima diakui Sucipto masih sangat lemah. Dari segi petugas, hanya tercatat sembilan orang, padahal beban kerja dan luas ruangan yang harus diawasi banyak. “Itu pun mereka di-rolling tiga orang tiga orang,” katanya. (BE.17)

Tim Idaman Kritisi Alokasi APBD Rp2,5 M

Bima, Bimeks.-
Bagaimana kontroversi dana Rp2,5 miliar dalam pandangan Tim Advokasi IDAMAN CENTER? Menurut mereka, kontroversi Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdul Kahir (STAIS) Bima muncul karena ada alokasi anggaran APBD 2009 sebesar Rp2,5 miliar. Nah, ternyata dana sebesar itu dalam nomenklaturnya telah ditegaskan bukan untuk STAIS, melainkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Fakta seperti itu, kata Tim Advokasi IDAMAN CENTER, Bima Faturahman, SH, MH, seperti tertuang dalam APBD. Katanya, perlu merumuskan secara konkrit alokasi anggaran untuk seluruh kegiatan pembangunan atau bagi pembangunan sekolah lainnya. Jika terjadi penyimpangan penggunaan APBD, maka hukum harus bergerak.
Dicontohkannya, penambahan satu lokal Ruang Kegiatan Belajar (RKB) SDN A, B, atau sekolah lainnya pasti diterakan secara jelas sasaran dan tujuan anggarannya agar APBD Kabupaten Bima tidak disalahgunakan. Dengan demikian, ketika muncul pernyataan bahwa STAIS akan mendapat dana APBD 2009 sebesar Rp2,5 miliar, maka hampir seluruh anggota DPRD Kabupaten Bima periode 2004-2009 menyatakan keberatan. Mereka beranggapan bahwa itu adalah penyimpangan APBD.
Dikatakan Faturahman, jika muncul alokasi dana APBD 2009 sebesar Rp2,5 miliar untuk STAIS, yang dimiliki salah satu yayasan, maka hukum harus bertindak secepatnya demi menyelamatkan masyarakat, bangsa, dan negara.
Disamping itu, kata dia, jika melihat profil STAIS, maka soal ijinya operasional belajar mengajarnya dipertanyakan. Kemudian bentuk fakultasnya yang tidak lazim, sebab Sekolah Tinggi tidak memiliki fakultas-fakultas. Di seluruh Indonesia, Sekolah Tinggi dalam strukturnya tidak terdapat fakultas, kecuali STAIS.
Sebab, fakultas itu merupakan bagian struktural pada universitas atau institut. “Jadi, yang namanya fakultas itu hanya terdapat pada universitas atau pada institut saja,” terangnya di BTN Pepabri, Kamis (29/10).
Dipaparkannya, Badan Penyelenggara STAIS berbentuk yayasan yang didirikan oleh orang-orang atau badan, namun dalam brosur yang dibagikan oleh STAIS, dituliskan kampus itu adalah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima. Sesungguhnya perlu dibedakan personal dalam struktur pemerintahan dan tidak bisa dicampuradukkan.
“Jaman demokrasi modern dengan bentuk ketatanegaraan seperti NKRI ini, tidak ada satu orang pun di Indonesia termasuk Bupati atau Wali Kota yang legal diakui sebagai personifikasi dari negara. Sehingga yayasan dan atau STAIS adalah tetap merupakan orang atau badan yang bukan pemerintah dan atau negara,” ujarnya.
Katanya, jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran negara, maka sepatutnyalah hukum bergerak, karena memanfaatkan uang negara sebesar Rp25 miliar untuk STAIS. (BE.16)

Target Operasi Curanmor Diciduk

Kota Bima, Bimeks.-
Lama menjadi incaran aparat Polsek Rasanae Barat, akhirnya pria yang diduga otak pencurian kendaraan bermotor (Curamnor), Sakere, diciduk pada Rabu malam. Nah, petualangan Sakera pun berakhir dibalik jeruji besi.
Kapolsek Rasanae Barat, AKP Nurdin, mengatakan tersangka telah lama menjadi Target Operasi (TO), namun selalu menghindar dari kejaran polisi. Meski demikian, aparat tidak menyerah memburunya. Berbagai informasi dihimpun tentang keberadaan jaringan Curanmor yang beraksi di Kota Bima itu.
Akhirnya, Rabu (28/10) malam, polisi menerima informasi tentang keberadaannya di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima. “Sekitar pukul 23.30 Wita anggota kami berhasil menciduk Sakera beserta satu barang bukti motor jenis Honda,” katanya di kantor Pemkab Bima, Kamis (29/10).
Polsek Rasanae Barat telah mengamankan dua tersangka Curanmor dan akan terus mengembangkan penyelidikan, sehingga semua sel jaringan dapat dibekuk. Dia berharap aksi Curanmor di Bima dapat diredam.
Apalagi, tindakan mereka dinilai meresahkan masyarakat, khususnya pemilik kendaraan. Meski demikian, diharapkannya masyarakat lebih berhati-hati menyimpan kendaraan. Peluang terjadinya Curanmor juga disebabkan pemilik kendaraan. Terkadang memarkir sembarangan, menyimpan kunci pada motor atau tidak menggunakan kunci ganda. “Jika masyarakat juga membantu dengan berhati-hati terhadap keamanan kendaraannya, maka itu membantu mengurangi angka Curanmor,” ingatnya.
Aparat juga tetap berupaya menjamin kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat agar tetap aman dan kondusif. (BE.16)

200 lebih Berkas CPNSD Kota Bima Dicoret

Kota Bima, Bimeks.-
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima sudah menerima 7.153 berkas lamaran CPNSD hingga Rabu lalu. Sebanyak 200 lebih berkas dicoret karena tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
Sekretaris BKD Kota Bima, Drs Mukhtar Landa, MH, menyebutkan, sebagian besar ratusan lamaran dicoret karena tidak sesuai dengan syarat ketentuan batas umur maksimal 35 tahun. Sisanya, berkas pelamar itu dicoret karena tidak sesuai dengan formasi jurusan yang telah ditetapkan. Hampir seluruh berkas yang diterima BKD rata-rata melampirkan kartu pencari kerja (Pencaker) atau AK-1. “Kebanyakan tidak sesuai dengan jurusan yang diminta,” ujar Mukhtar di BKD Kota Bima, Kamis (29/10).
Mukhtar menjelaskan, dari ribuan berkas lamaran CPNSD yang diterima BKD, sebagian besar didominasi formasi tenaga teknis sebanyak 4.184. Sebanyak 1.000 lebih pelamar itu dari formasi lima jurusan SMK. Sisanya, 2.459 merupakan formasi guru dan tenaga kesehatan.
“Jumlah itu belum semuanya, karena setelah batas waktu stempel Pos tanggal 28, karena kita masih menunggu diantar oleh petugas kantor Pos,”ujarnya.
Dikatakannya, sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah, hasil seleksi administrasi berkas lamaran akan diumumkan Sabtu (31/10) besok. Disusul pengambilan nomor ujian Senin (2/11), sementara seleksi tulis akan dilaksanakan pada 8 November. “Hasil seleksi administrasi yang akan diumumkan hanya yang tidak lulus,” kata Mukhtar.
Pada bagian lain, pengumuman hasil seleksi adiministrasi CPNSD Kabupaten Bima sudah dilakukan beberapa hari lalu. Sebagian pelamar yang dinyatakan lolos tahap itu sudah ada yang mengambil nomor ujian. (BE.17)

TKSK Asakota Koordinasikan Bocah GB

Kota Bima, Bimeks.-
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK) Kecamatan Asakota melayangkan surat permohonan bantuan kepada Dinsosnaker Kota Bima untuk membantu M Rifan, penderita Gizi Buruk (GB), asal so Nggela Kelurahan Jatiwangi Kota Bima. Hal ini disampaikan Sabir, Koordinator TKSK Asakota, kepada Bimeks, Kamis (29/10) siang.
Sabir mengatakan, menyusul kasus Rifan yang ‘dipergoki’ oleh Wawali Kota Bima beberapa hari lalu, TKSK telah mengambila langkah-langkah kongkrit sesuai instruksi Kepala Dinsosnaker Kota Bima. Sebelum mengirim surat kepada Dinsosnaker, Sabir mengaku, langkah awal yang dilakukan berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Asakota.
“Tujuannya, agar mengetahui dengan jelas status M Rifan, apakah ada atau tidak dalam daftar penderita GB Puskesmas Asakota,” katanya.
Ketua TKSK Bima, A Hamid mengatakan, M Rifan merupakan anak penderita GB yang ditemukan pihak Puskesmas Asakota pada 2007 lalu. Namun, sekarang sudah tercakup dalam kelompok cacat berat.
Bahkan, Rifan telah mendapat bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan santunan uang Rp300 ribu/bulan setiap tahun. “Pemberiannya dua kali dalam satu tahun, hingga sekarang pemberian santunan cacat berat kepada M Rifan sudah masuk tahun kedua,” katanya. (K07)

Mahasiswa dan Aparat Keamanan Bentrok lagi

Kota Bima, Bimeks.-
Aksi unjuk rasa menyorot oknum pejabat yang diduga terlibat perselingkuhan, kembali muncul Kamis (29/10). Kali ini dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Mbojo Bima. Dalam aksi itu, massa dan mahasiswa bentrok.
Sebelumnya, Rabu (28/10) malam, Bupati Bima memutuskan mencopot Kadistamben, Drs Syahbudin, dari jabatannya.
Sejak awal aksi terjadi mulai menunjukkan ketegangan. Ketika beberapa mahasiswa berusaha berorasi di atas tembok pagar kantor Pemkab Bima. Aparat pun memaksa mereka turun dan berorasi di bawah. Mahasiswa lainnya protes. Sempat terjadi aksi saling dorong dengan aparat.
Waka Polresta Bima, Kompol Aidin, meminta pasukannya tenang dan bertahan. Situasi pun kembali tenang dan mahasiswa berorasi secara bergantian. Mereka juga sempat membakar kardus bekas air mineral. Ketegangan kembali terjadi, aparat polisi yang mencoba memediasi menyampaikan jika Bupati Bima tidak berada di tempat. Aparat menyampaikan, Bupati meminta massa menunggu, namun melalui perwakilan.
Rupanya, mahasiswa tidak bisa menerima hal itu. Aksi saling dorong pun kembali terjadi. Kali ini berujung bentrok, ketika kedua belah pihak saling ngotot. Mahasiswa melarikan diri, beberapa diantaranya mereka terjatuh.
Aparat Kepolisian sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara. Mahasiswa membalas dengan lemparan. Polisi pun kian mengejar mahasiswa, beberapa diantaranya terkena bogem mentah.
Seorang pengunjuk rasa yang diduga provokator diamankan polisi. Melihat temannya diseret aparat, mahasiswa lainnya meminta melepaskannya. Ketegangan terus berulang, hingga aparat pun melepaskan mahasiswa itu.
Kekesalan terlihat pada wajah aparat. Namun, situasi kembali tenang dan sama-sama berjanji menggelar aksi damai. Saat itu Waka Polresta Bima, Komisaris Polisi (Kompol) Aidin, menyampaikan ke mahasiswa jika Bupati Bima, H Ferry Zulkarnain, ST, hanya meminta perwakilan lima orang. Mahasiswa menolak persyaratan itu dan meminta agar ditemui.
Akhirnya mahasiswa diterima oleh Bupati Bima di halaman kantor Pemkab Bima. Kepada mahasiswa, Ferry menegaskan telah mengambil sikap tegas terhadap Syahbudin dan mencopot jabatannya. “Saya tidak main-main untuk urusan ini,” katanya.
Bahkan, saat itu, kepada mahasiswa diperlihatkan SK pemecatan tersebut. Setelah puas dengan penjelasan Bupati, akhirnya massa membubarkan diri. (BE.16)

Ingat, Masak Air Sebelum Dikonsumsi

Kota Bima, Bimeks.-
Masyarakat diingatkan selalu menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan air minum. Masih banyak yang secara langsung mengonsumsi air sumur tanpa dimasak terlebih dahulu. Demikian diingatkan Kepala Puskesmas Asakota, drg Hj Umi Kalsum, Kamis, (29/10).
Katanya, daerah yang pemukimannya padat memiliki mata air yang kurang bagus, itu disebabkan karena jarak sanitasi dengan lokasi mata air dekat. Kalau musim hujan, rumah sakit banyak menampung pasien yang mengalami infeksi perut seperti diare, disentri, kolera, dan tipes.
Kalsum mengingatkan, air yang ingin dikonsumsi masyarakat diharuskan uji laboratorium di Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima. Hal itu dilakukan untuk mengetahui kandungan mikro organisme atau bakteri ekoli.
Dia menambahkan untuk mendapatkan air yang kualitasnya baik, masyarakat dianjurkan untuk memasak terlebih dahulu agar bakteri yang dikandungnya dapat dinetralisir dengan air itu. “Penyakit dapat menyerang siapa saja, baik kaya maupun miskin. Maka saya sarankan, daripada beli baju baru, lebih baik konsumsi air bersih,” katanya di Puskesmas Asakota, Kamis.
Puskesmas Asakota selalu menempatkan air bersih pada skala prioritas untuk disampaikan pada masyarakat. Hal itu, diakuinya, apabila mengunjungi Posyandu selalu disosialisakan agar anggota keluarga sehat. “Saya tidak akan pernah berhenti mengajak masyarakat, terutama di daerah yang pemukimannya padat agar selalu mengonsumsi air yang sudah dimasak terlebih dahulu,” katanya.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Dikes harus mengalokasikan anggaran lebih untuk sosialisasi air bersih dan berharap agar masyarakat menyadari arti pentingnya kesehatan. (K02)

Pimpinan DPRD Kota Bima Dilantik

Kota Bima, Bimeks.-
Tiga pimpinan Dewan Perwikilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima periode 2009-2014, masing-masing Hj Ferra Amelia, SE (Golkar), Ferry Sofian, SH (PAN) dan Ahmad Miftah, SSos (Demokrat) dilantik dalam sidang paripurna, Kamis (29/10). pelantikan itu ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB. Rapat paripurna dipimpin Ketua sementara DPRD Kota Bima, Hj Ferra Amelia, SE.
Dalam sambutannya, Ferra mengatakan akan melaksanakan beban tugas seperti yang ditetapkan aturan dan amanat rakyat. “Apa yang menjadi keinginan dan aspirasi rakyat yang kami emban, akan kami laksanakan sebagai mestinya,” ujar Ferra.
Prosesi pelantikan diawali pembacaan SK penetapan tiga pimpinan berbeda degnan saat pelantikan anggota dewan di Paruga Nae, beberapa bulan lalu. Prosesi pelantikan berlangsung biasa saja dan hanya beberapa jam. Pelantikan diawali pembacaan SK penetapan tiga pimpinan dewan baru oleh Sekretaris DPRD Kota Bima, Drs Abdul Hafid MS.
Wali Kota Bima, Drs HM Nur A Latif, menyatakan secara umum pemerintah menyambut positif pelantikan pimpinan DPRD baru. Ke depan legislator diharapkan bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam memaksimalkan pembangunan. “Ini salah satu proses yang memang mesti dilalui kalau dulu Pak Subhan yang duduk di kursi pimpinan sekarang ibu Ferra, itulah demokrasi,” ujar Nur Latif.
Dikatakannya, ada beberapa beban tugas atau program yang akan segera digenjot pemerintah bersama DPRD dalam waktu dekat ini. Diantaranya, pembahasan sejumlah Peraturan daerah (Perda), pembanguann infrastruktur, pemantapan RT/RW, penetapan lahan abadi, dan rencana menggenjot ketahanan pangan.
“Ada cukup banyak program yang harus segera kita bahas bersama, jadi banyak harapan masyarakat yang harus segera kita wujudkan, untuk itu kami sangat mengharapkan ada harmonisasi hubungan dengan Dewan yang baru ini,” katanya.
Nur Latif mengatakan, Pemkot Bima memiliki itikad baik mendorong pemindahan ibukota Kabupaten Bima. Bentuknya, bersedia menyiapkan aliran anggaran bagi pembangunan kantor Pemkab Bima di lokasi yang baru. “Kalau memang tidak ada anggaran, Kabupaten bisa menyiapkan tenda untuk mempercepat pemindahan itu. Kita juga bisa menyiapkan subsidi bantuan anggaran awal 5 miliar. selanjutnya juga bisa 5 miliar lagi dalam APBD-P,” katanya.
Selain hampir seluruh Kepala SKPD Kota Bima, prosesi pelantikan tiga pimpinan DPRD baru di jalan Jenderal Soedirman itu juga dihadiri Bupati Bima, Ferry Zulkarnain, ST, Ketua DPRD Kabupaten Bima, H Muchdar Arsyad, dan anggota Muspida. Pelantikan itu dikawal ketat puluhan anggota Polresta Bima. (BE.17)

TMMD, Pelihara Ikatan Batin dengan Rakyat

Bima, Bimeks.-
Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di lapangan Desa Dena Kecamatan Madapangga, Kamis (29/10), berakhir. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs H Masykur, menurut kegiatan yang mendekatkan TNI dengan rakyat itu.
Kegiatan TMMD, kata Masykur, merupakan wahana untuk terus menjalin komunikasi sosial dan ikatan batin antara TNI dengan rakyat. Berfungsi sebagai sebuah gerakan moral untuk memberdayakan pembangunan desa, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan yang kukuh untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah.
Selain itu, jelasnya, program TMMD salah satu wahana untuk memotivasi dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah. “Karena itu, diharapkan mampu mendorong akselerasi pembangunan pedesaan sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan,” ujarnya dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda, Abdul Wahab, SH, dalam pernyataan pers, Kamis (29/10).
Dia berharap, karya dan pengabdian prajurit TNI, khususnya Kodim 1608 Bima, ditindaklanjuti dengan menumbuhkembangkan rasa kebersamaan, atas dasar kesetiakawanan, kekeluargaan dan toleransi yang tinggi demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kegiatan TMMD di Dena telah menyelesaikan kegiatan fisik dan nonfisik. Kegiatan fisik antara lain pembangunan empat unit MCK, dua unit Poskamling, pembuatan jalan tani sepanjang 4.500 meter, pemetaan lingkungan sepanjang 200 meter, dan penerbitan buku TMMD ke-83.
Kegiatan nonfisik meliputi penyuluhan agama, pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan, penyuluhan hukum, penyuluhan Kamtibmas, penyuluhan pertanian dan perkebunan, lingungan hidup. Selain itu, penyuluhan KB kesehatan, pengobatan gratis 240 orang, dan pemutaran film oleh Bagian Humas dan Protokol Setda. (BE.13)

Pemda harus Miliki Indikator Kinerja

Bima, Bimeks.-
Pemerintah daerah (Pemda) harus memiliki indikator kinerja, ukuran kuantitatif atau kualitatif, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, sasaran, atau tujuan yang ditetapkan organisasi.
Demikian dikatakan Deputi Bidang Akuntabilitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, Soemardiono, Ak, MBA, saat rapat koordinasi pemantapan pendayagunaan aparatur lingkungan Pemkab Bima di Paruga Parenta, Kamis (29/10).
Kriteria indikator kinerja yang baik, katanya, mencakup spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, dapat dicapai, relevan dan dalam rentang waktu tertentu. “Karena itu harus sesuai kegiatan atau sasaran, sehingga mudah dipahami, mengandung informasi yang tepat dan tidak ada kemungkinan salah interpretasi,” katanya.
Soemardiono, yang juga narasumber, memaparkan paradigma pengukuran kinerja saat ini berubah. Dahulu lebih difokuskan pada akuntabilitas keuangan yang menyatakan kinerja dianggap baik bila pertanggungjawaban itu sah. “Padahal, anggaran yang dihabiskan belum tentu mencerminkan kinerja karena fokusnya uang,” katanya.
Cara pandang seperti itu, katanya, secara bertahap diubah sejak tahun 1999, sehingga ada pertanggungjawaban. Pada banyak negara, ada pemilahan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja. Meskipun program dan kegiatan telah selesai, tetapi kinerja belum tentu bagus, maka perlu dibangun sistem sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mewajibkan seluruh SKPD membuat laporan kinerja (performance report).
Oleh karena itu, menurut Soemardiono, fokus penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah apa yang dihasilkan, bukan apa yang akan dilakukan. Ini berarti, Bappeda sebagai unit kerja yang mengoordinasi tugas perencanaan harus dapat mengakumulasi hasil-hasil yang ingin dicapai. Bila hasilnya tidal terukur, akan sulit untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki.
Secara internal, katanya, indikator kinerja mencakup pelayanan kepada sesame Satker, seperti kecepatan melayani administrasi SKPD, secara eksternal mencakup pelayanan kepada masyarakat.
“Indikator utama tiap SKPD harus jelas agar tidak mengalami kesulitan dalam Pelaporan Akhir Tahun. Karena itu, dukungan pimpinan Satker amat penting dalam penyusunan akuntabilitas,” ingatnya. (BE.13)

Rakor Pemantapan Pendayagunaan Aparatur Dihelat

Bima, Bimeks.-
Rapat koordinasi (Rakor) pemantapan pendayagunaan aparatur di lingkungan Pemkab Bima dengan Deputi Bidang Akuntabilitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, Soemardiono, Ak, MBA, berlangung di Paruga Parenta, Kamis (29/10). Kegiatan itu menarik karena berkaitan dengan tugas aparatur pemerintah daerah.
Kasubag Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kabupaten Bima, Hidayaturrahman, SSos, MSi, yang memandu acara harus mengakomodir berbagai pertanyaan yang diajukan beberapa peserta dari pimpinan SKPD dan para Kasubag. Peserta mempertanyakan pihak mana yang paling membutuhkan laporan kinerja aparatur pemerintah itu.
Saat itu, Soemardiono menjelaskan, pengukuran kinerja bukan untuk pemerintah pusat, tetapi untuk perbaikan perencanaan dan pelayanan di daerah. Oleh karena itu, perlu sinergi antar-SKPD dalam menentukan secara bersama indikator program-program pembangunan.
Katanya, daerah diharuskan membuat indikator kinerja utama berdasarkan peraturan Men-PAN Nomor PER/09/M.Pan/5/2007, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi di lingkungan masing-masing.
Sebelumnya, saat membuka acara, Kabag Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kabupaten Bima, Drs. Masykur, MM, mengatakan, pertemuan ini penting agar Satker dapat menerapkan kinerja sesuai amanat peraturan perundang-udangan pada masa mendatang.
Kegiatan itu dihajatkan untuk membahas sekaligus mengevaluasi persoalan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan peningkatan sumberdaya aparatur, sehingga diharapkan pertemuan itu mendapatkan rekomendasi untuk penyempurnaan dan pembenahan pada tiga aspek itu.
“Jadi aksentuasi kita adalah peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan,” katanya.
Katanya, pertemuan itu untuk membuka wawasan, menyamakan persepsi, dan keterampilan dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai aturan yang berlaku. (BE.13)

PKS Gratiskan Pendaftaran Bacabup

Bima, Bimeks.-
Patrai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil jalur berbeda dalam pendaftaran Bacabup/Bacawabup Bima. Partai berbasis Islam ini menggratiskan mereka yang mendaftar. Tujuannya ini memberikan peluang bagi masyarakat dan agar tidak memberatkan.
Hal itu ditetapkan Tim Optimalisasi Musyarokah (TOM) atau tim penyaringan dan penjaringan Bacabup/Bacawabup DPD PKS Kabupaten Bima.
Ketua TOM PKS, Darwis Yusra, SP, Kamis (29/10), menjelaskan tidak dipungutnya biaya itu agar tidak membebani bakal calon dan menghilangkan kesan PKS aji mumpung atau menjual partai. “Dengan pendaftaran gratis kita berharap para pelamar cukup banyak dan balon tidak terbebani,” ujarnya di kantor DPD PKS Kabupaten Bima.
Penetapan pasangan yang diusung, lanjut alumnus Unram ini, akan melalui serangkaian uji kelayakan dan kepatutan serta lolos Pemilu internal PKS. “PKS akan melakukan Pemilu internal yang akan diikuti seluruh kader guna mengetahi resistensi dan arah dukungan kader pada bakal calon yang diusung,” tambahnya.
Proses Pemilu internal akan dihelat selama tiga hari yang diikuti ribuan kader. “Tiga nama pasangan yang lolos akan dikirim ke DPW untuk ditetapkan siapa yang akan diusung PKS dalam Pemilu nanti,” ujar Darwis.
TOM, menurut, mantan anggota DPRD Kabupaten Bima ini hanya bertugas menjaring dan menyaring bakal calon, sedangkan penetapan diserahkan pada DPW.
Mengenai kemungkinan kader internal partai yang diusung, Darwis mengatakan PKS melihat realitas di lapangan berkaitan dengan perolehan suara. Namun, hal itu tidak tertutup kemungkinan bila nanti ada bakal calon yang meminta bersanding dengan Kader PKS, baik sebagai Bupati atau Wakil Bupati.
“Semuanya akan terjawab seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika politik yang berkembang,” ujarnya. (BE.14)

Lulusan Kelas Jauh Pendam Kekecewaan

Kota Bima, Bimeks.-
Pemerintah tegas tidak mengakui ijasah lulusan kampus yang menyelenggarakan kelas jauh. Putuan tegas ini menyebabkan sejumlah pelamar CPNSD tidak lolos seleksi administrasi. Salah satunya adalah Iril, pelamar CPNSD Kota Bima.
Apa saja curahan hati (curhat) mereka? Iril mengaku, kecewa dengan kebijakan itu. Dia tidak mengetahui jelas apa indikator yang dipakai oleh pemerintah, sehingga tidak menerima pelamar yang memiliki ijasah kelas jauh.
Katanya, kebijakan ini jelas menutup pintu banyak orang untuk mendapatkan kesempatan kerja. “Sangat tidak relevan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menekan angka pengangguran,” katanya, Rabu (28/10).
Kenyataan ini diakui oleh Kokon, seorang pelamar CPNSD asal Dompu. Menurutnya, pemerintah seharusnya tanggap terhadap keadaan pelamar CPNSD yang membutuhkan kesempatan kerja. Amat tidak bijak bila putusan itu dijadikan salah satu persyaratan untuk pendaftaran CPNSD. “Kalau pemerintah saja sudah tidak menerima pelamar yang memiliki ijasah kelas jauh, siapa lagi yang akan menerimanya. Dan hendak dikemanakan ijasah yang diperoleh dengan susah payah ini,” ujarnya.
Dia berharap, dalam proses seleksi CPNSD tahun depan, pemerintah tidak perlu menerapkan kebijakan itu karena akan menciptakan polemik di tengah masyarakat.
Sebelumnya, Wali Kota Bima, HM Nur A Latif, menegaskan pemerintah tidak akan mengakomodir lulusan kampus kelas jauh, karena sudah diputuskan dilarang oleh Dikti. Penjelasan yang sama juga berulangkali disampaikan oleh pejabat BKD Kota Bima. Ditegaskan, aturan itu juga berlaku pada seluruh daerah di Indonesia. (K07)

Rafiudin Resmi Pimpin DPRD Dompu

Dompu, Bimeks.-
Rafiudin H Anas, wakil Ketua PKNU, Rabu (28/10) dilantik menjadi Ketua DPRD Dompu. Prosesi pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan berlangsung di ruang rapat lantai dua DPRD Dompu, jalan Soekarno-Hatta.
Untuk posisi Wakil Ketua DPRD dijabat Drs Hidayat Ali dan Iwan Kurniawan, SE. Pengucapan sumpah dipandu oleh Kepala Pengadilan Negeri (PN) Dompu.
Proses pengucapan sumpah dan janji itu dilakukan sekitar pukul 10.20 Wita melalui sidang paripurna istemewa. Hadir saat itu Bupati Dompu, H Syaifurrahman Salman, anggota Muspida, Sekda, Asisten, Ketua KPU, Panwaslu Dompu, dan undangan lainnya.
Acara sebelumnya dibuka oleh Ketua Sementara DPRD Dompu, Rafiudin H Anas. Dalam sambutannya, dia berharap agar momentum pengucapan sumpah dan janji akan tetap disemangati dengan nilai Sumpah Pemuda.
Dikatakannya, proses pembentukan pimpinan DPRD saat ini sesuai dan memenuhi peraturan ketentuan UU 27/2009, pasal 14 peraturan tata tertib DPRD khususnya tentang tata cara penetapan dan peresmian pimpinan definitif. Antara lain, pimpinan DPRD Kabupaten Dompu, karena jumlah keanggotaan adalah 30 orang. Dengan demikian, terdiri dari satu orang ketua dan dua wakil ketua. Ketua maupun wakil ketua dewan berasal dari partai politik yang meraih kursi maupun suara terbanyak pada hasil Pemilu lalu.
Kata Rafiudin, berdasarkan ketentuan itu melalui rapat paripurna anggota Dewan pada 21 Oktober 2009 telah disepakati dan menghasilkan putusan DPRD tentang penetapan pimpinan definitif DPRD. Meliputi, Ketua DPRD dari PKNU, dua wakil ketua masing-masing dari Partai Golkar dan PAN.
Di samping ada putusan DPRD, katanya, juga ditindaklanjuti melalui surat rekomendasi Bupati Dompu untuk diteruskan kepada Gubenur NTB. “Atas dasar itulah sehingga saya dilantik hari ini,” paparnya.
Dia juga memaparkan beberapa hal utama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya selama menjadi pimpinan sementara DPRD. Meliputi berbagai aspirasi masyarakat diawal masa keanggotaan dan menanganinya sesuai mekanisme, terlaksananya program peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui kegiatan pembekalan, penyusunan penetapan Tatib DPRD dan pembentukan pengelompokan anggota kedalam fraksi dewan dan alat-alat kelengkapan Dewan lainnya.
“Namun, semua itu belum dapat diwujudkan secara maksimal dengan adanya beberapa pertimbangan yang mengakibatkan terjadinya penggeseran waktu untuk penetapan,” katanya.
Bupati Dompu bersyukur atas terlaksananya rapat paripurna istimewa itu. Dia mengharapkan pada pimpinan Dewan tetap meningkatkan kerjasama dengan pihak eksekutif, mengontrol dan mengawasi.
“Saya ucapkan selamat atas peresmian ketua dan wakil ketua DPRD. Dan semoga kerjasama antara lembaga legislatif dan eksekutif tetap ditingkatkan,” harapnya. (BE.15)

1.120 Pelamar CPNSD Dompu Tersandung

Dompu, Bimeks.-
Pengumuman kelulusan bahan administrasi bagi ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Dompu dilakukan Selasa malam (27/10) sekitar pukul 22.00 Wita. Pengumuman itu ditunda dua hari karena beberapa kendala.
Dari 4.781 pelamar, yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tes sebanyak 3.659 orang. Itu berarti, 1.120 pelamar tidak memenuhi syarat. Mereka terdiri dari 317 tenaga teknis, 787 guru, dan 16 tenaga medis.
Pantaun Bimeks Rabu (28/10), BKD dipadati pelamar yang ingin mengetahui hasil kelulusan bahan adminitrasinya. Bahkan, mereka saling berdesakan.
Suharni dan Johani dari formasi D2 PGSD mengaku girang setelah beberapa kali memastikan kalau nama mereka tidak ada dalam daftar yang ditempel. Pasalnya, hanya mereka yang tak lulus ditempel namanya.
Kebanyakan yang mengikuti tes bagi adalah mereka yang sudah lama mengabdi. Untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan, puluhan aparat Polres Dompu siaga di lokasi pengumuman.
Ketua panitia melalui salah satu anggotanya, H Moh Alexander, MSi, mengaku molor pengumuman karena pemeriksaan bahan ribuan pelamar tidak mudah. Apalagi, BKD Dompu fasilitasnya yang kurang memadai dan ditambah lagi dengan kurangnya tenaga profesional. Akibatnya, pengumuman itu tidak dilakukan sesuai dengan yang dijadwalkan. “Pemeriksaan ribuan bahan pelamar yang masuk di BKD itu tidak mudah dan gampang dan harus dilakukan secara teliti sekali,” jelasnya.
Ketua Komisi I DPRD Dompu, Sirajudin, SH, kecewa dengan pihak eksekutif karena tidak pernah berkoordinasi dengan Dewan berkaitan dengan proses tes CPNSD. Sebab, Dewan ingin mengetahui bagaimana cara mereka melakukan tes agar nanti mengetahui secara detail apakah proses itu sudah benar atau tidak.
“Saya sangat kecewa dengan pihak eksekutif yang tidak pernah sekalipun melakukan rapat koordinasi dengan Dewan, terkait dengan proses pengadaan CPNSD ini,” ujarnya. (BE.15)

Bawaslu Minta KPUD Tunda Perekrutan Panwaslu

Dompu, Bimeks.-
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat meminta seluruh KPUD Kabupaten dan Kota menunda perekrutan calon anggota Panitia Pengawas Pemilu tahun 2010 hingga minggu depan. Hal itu berdasarkan surat Panwaslu NTB, menindaklanjuti surat Bawaslu Pusat.
Ketua Panwaslu Kabupaten Dompu, Drs Arifudin, Kamis (29/10), mengaku sudah menerima surat itu nomor 291/Panwaslu NTB/X/2009 itu. Hal itu karena Bawaslu akan mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan anggota Panwaslu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi Panwaslukada dengan menerapkan asas moratorium.
Katanya, surat dari Panwaslu NTB itu untuk menindaklanjuti himbauan Bawaslu berkaitan dengan perekrutan calon anggota Panwaslukada tahun 2010 yang saat ini tengah dilakukan oleh KPUD di Indonesia, termasuk Kabupaten Dompu. Di Dompu, telah membuka lowongan pendaftaran mulai 26 Oktober sampai 1 November.
Diakuinya, apa yang dilakukan KPUD Dompu sekarang sah-sah saja, karena mengacu pada UU 22 pasal 93 dan 94 tentang perekrutan anggota Panwas. Namun, karena saat ini tahapan Pilkada sudah dekat, pembentukan Panwasukada juga harus segera dilakukan. “Mestinya Panwas sudah terbentuk sebulan sebelum tahapan Pilkada,” ujarnya.
Informasi yang diperoleh Bimeks di KPUD Dompu, sejak kran perekrutan calon Panwaslukada dibuka, sudah 100 lebih peserta mengambil formulir untuk calon Panwaslukada kabupaten dan kecamatan. Terbanyak peminatnya dari Kecamatan Dompu dan Woja.
Anggota Panwaslu Kecamatan Woja, Dra Nurhayati, mengakui telah melengkapi bahan-bahan yang diperlukan dan tinggal memasukannya. “Saya sudah tiga hari mengurus bahan-bahan,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan oleh Panwaslu Kecamatan Dompu, Haryono. Dia mengakuisenang ketika mengetahui surat dari Bawaslu yang meminta agar perekrutan Panwaslu ditunda. Artinya, kata Haryono, Panwaslu Kecamatan Dompu bukannya takut bersaing dengan peserta lainnya, namun alangkah bagusnya jika mereka yang telah menjadi Panwaslu pada Pileg dan Pilpres langsung dilanjutkan. Selain itu, untuk efesiensi anggaran negara dan mereka sudah teruji. (BE.15)

Kabid Dikmen Gemas dengan Kondisi SMKN 2

Kota Bima, Bimeks.-
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Bima dinilai sebagian kalangan sudah berbeda dengan beberapa periode sebelumnya. Bahkan, dikuatirkan tidak mampu menyiapkan lulusan handal. Hal itu berbeda saat SMK itu dipimpin oleh figur yang berkualitas.
Belum lama ini, seorang guru SMKN 2 terlibat adu mulut dengan orang tua murid. Kenyataan lain, setiap hari Senin terjadi antrean guru-guru depan gerbang sekolah karena terlambat mengikuti upacara bendera.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kota Bima, melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen), Drs Suriadi, MSi, gundah dengan kenyataan itu. Diisyaratkan, dalam waktu tak lama lagi akan membina guru SMKN 2 berkaitan dengan kedisiplinan dan etika bermasyarakat. “Saya malu dengan sorotan masyarakat terhadap SMKN 2,” katanya di Dinas Dikpora.
Menurut Suriadi, berkaitan dengan disiplin waktu, guru senior harus memberikan contoh yang baik pada yunior dan kemajuan sekolah bergantung pemimpin. Kasek harus memberikan contoh kepada guru dan membina kedisiplinan. “Tanggungjawab besar Kasek untuk memajukan sekolah yang bisa berdaya saing,” katanya.
Suriadi mengisyaratkan akan mengambil langkah-langkah preventif, yaitu dengan pembinaan etika kesopanan guru dalam masyarakat dan meningkatkan kerjasama dengan pengawas untuk melakukan pembinaan yang berkelanjutan. Katanya, seorang Kasek harus berusaha mengubah ke arah yang lebih maju sekurang-kurangnya 80 persen dan itu harus berkelanjutan, sehingga sekolah dapat dikatakan sukses dalam penyelenggaraan pendidikan.
Dia menilai, kinerja Kasek SMKN 2 jauh seperti yang diharapkan. Kasek seharusnya dapat memajukan pendidikan, bukan malah mundur seperti saat ini. Dia berharap Komite Sekolah mengawasi dan membangun SMKN 2 seperti dahulu.
Harapan lainnya, katanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menggantikan Kasek dengan figur baru yang berpotensi mewujudkan sekolah yang bermutu. (K02)

Pemohon Kartu AK-1 Nihil

Kota Bima, Bimeks.- Pascapenutupan kran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) pada 28 Oktober lalu, sejak Kamis (29/10) minat pemohon kartu pencari kerja (Penaker) atau AK-1 di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Bima nihil. Sejak itu, tidak ada satu pencari kerja yang mengurusnya.
Kepala Bidang (Kabid) Peningkatan produktivitas dan penepatan tenaga kerja Dinsonaker Kota Bima, Surfil, SH, MH, mengatakan, sejak menjelang pembukaan CPNSD, Dinsonaker tercatat sudah menerbitkan 6.020 kartu pencaker atau AK-1. Sebagian besar dari pemohon kartu itu merupakan lulusan Strata Satu (S1). Sisanya tamatan DIII dan SMK. Lonjakan pengurusan kartu kuning mulai menurun sejak dua pekan terakir. Namun, pascapengumuman hasil seleksi administrasi CPNSD Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu akhir pekan lalu, sejumlah warga dua daerah itu juga ada yang tercatat mengurus AK-1 dua hari terakhir untuk melamar di Kota Bima.
“Saat ini kembali sepi, walaupun hari terakhir penutupan penerimaan lamara ada satu atau dua orang yang mengurus kartu kuning,” ujar Surfil di dinas setempat, Kamis (29/10).
Diperkirakannya, minat pemohon kartu Pencaker akan kembali setelah penerimaan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri oleh sejumlah PJTKI. Secara umum, diakuinya, saat ini untuk tujuan negara Timur Tengah masih menerima TKI. “Untuk Malaysia saja masih masih tidak ada lowongan kerjanya,” katanya.
Dikatakannya, selain sebagai syarat CPNSD, melalui penerbitan AK-1, pemerintah bisa mendata dan mengetahui jumlah Pencaker. (BE.17)

Akhirnya, Kadistamben Dicopot dari Jabatannya

Bima, Bimeks.-
Bupati Bima, H Ferry Zulkarnain, ST, bertindak tegas terhadap tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) karena terbukti melanggar Peraturan Disiplin PNS. Keputusan itu ditetapkan Rabu (28/10). Mereka adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Drs Syahbudin, pegawai Dispenda Nurul Amani AMd. Akun, dan pegawai Setwan, Fauziah.
Kepala Bagian Humas dan Setda Kabupaten Bima, Abdul Wahab, SH, dalam pernyataan pers tadi malam, menjelaskan Syahbudin dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatannya sebagai Kadistamben, selanjutnya menjadi staf pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bima terhitung 28 Oktober 2009. Hukuman itu sesuai Keputusan Bupati Bima Nomor: 800.16/1273/BKD/2009.
Dikatakannya, tindakan itu diambil setelah melewati proses pemeriksaan dan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Bima Nomor: 18/2009/K tanggal 26 Oktober 2009, yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Rapat Tim Bina Aparatur Nomor: III/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009.
Wahab memaparkan, tindakan yang sama diberikan pada Nurul Amani, AMd, Akun, staf pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bima dengan hukuman disiplin berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor: 800.16/1274/BKD/2009 tanggal 28 Oktober 2009. Nurul dijatuhi hukuman tingkat berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang satu tingkat lebih rendah dari golongan II/c menjadi golongan II/b selama setahun. Ibu muda itu dipindahkan sebagai staf pada Kantor Penanaman Modal Daerah.
Diakuinya, keputusan itu diambil sesuai LHP Inspektorat Nomor: 18/2009/K tanggal 26 Oktober 2009 yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Rapat Tim Bina Aparatur Nomor: III/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009.
Bagaimana dengan Fauziah, yang dituding sebagai fasilitator hubungan dua insan itu? Wahab memaparkan, staf Sekretariat DPRD Kabupaten Bima itu dijatuhi disiplin tingkat berat, berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah dari golongan II/a menjadi golongan I/d terhitung tanggal 1 November 2009. Ini dikukuhkan dengan Keputusan Bupati Bima Nomor: 800.16/1275/BKD/2009 tanggal 28 Oktober 2009.
“Kepada yang bersangkutan dimutasi sebagai staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima,” katanya.
Ditambahkannya, keputusan itu diambil sesuai LHP Inspektorat Nomor: 18/2009/K tanggal 26 Oktober 2009 yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Rapat Tim Bina Aparatur Nomor: III/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009.
Sebelumnya, Faruk, suami Nurul Amani, memergoki istrinya bersama Syahbudin dan Fauziah dalam satu kendaraan setelah sebelumnya mengincarnya. Mereka dihadang di SPBU Panda dan menghajar oknum pejabat itu hingga mengalami luka-luka.
Faruk kemudian melaporkan kasus itu ke Polresta Bima atas dugaan perselingkuhan. Sebelumnya, Syahbudin melaporkan Faruk atas dugaan penganiyaan. Tak hanya sampai di situ, Faruk juga melaporkan kasus itu kepada Bupati Bima untuk ditindaklanjuti.
Mencuatnya kasus itu pada pekan lalu memicu gelombang aksi demo dari kalangan mahasiswa. Mereka mendesak Bupati Bima segera mencopot jabatan Syahbudin karena dinilai mencoreng citra aparatur pemerintah. Demikian juga dengan Nurul dan Fauziah, karena diduga terlibat perbuatan tidak etis.
Aksi massa yang mendesak penuntasan kasus itu menyita perhatian media massa dan mendapat liputan luas dalam skala nasional. (BE.17)

Ina Ka’u Mari Prihatin Carut-Marut Proses PTN

Kota Bima, Bimeks.-
Ketua Majelis Adat Bima, Siti Maryam R Salahudin, SH, mengaku sedih dengan carut-marutnya rencana pembangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Bima saat ini. Realisasi menghadirkan PTN itu, berbeda dengan saat pertama digagasnya dengan petinggi Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, beberapa tahun lalu.
“Dulu sudah disepakati kerjasamanya dengan Unpad, namun baru-baru ini muncul tiba-tiba STAIS. Saya kaget,” ungkap wanita 82 tahun yang akrab disapa Ina Ka’u Mari ini di Museum Samparaja, Selasa (27/10) malam.
Sesuai rencana awal saat itu, beber Maryam, Unpad akan membuka kelas khusus untuk membantu terwujudnya embrio PTN di Bima. Rencana itu juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dan saat itu disepakati. Namun, beberapa waktu terakhir ini mendadak berubah.
Malah, yang ditonjolkan rencana menggagas STAIS Sultan Abdul Kahir sebagai embrio PTN. “Itu sama juga dengan awal berdirinya Unram untuk pertama kalinya membuka kelas khusus dari UGM,” katanya.
Menyusul gagalnya komunikasi dengan Pemkab Bima, alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) itu pun memilih menyampaikan rencana pembentukan PTN itu kepada Wali Kota Bima, Drs HM Nur A Latif. Saat itu disamput positif dan disetujui. Sesuai kesepakatan saat itu, pertengahan tahun 2009 lalu Pemkot Bima dan Kabupten Bima semestinya ke Bandung membahas rencana kerjsama (MoU) dengan Unpad. Namun, gagal tidak ada satupun pejabat yang ke sana saat itu. “Semestinya, ada kelanjutan pembahasan, tapi yang hadir dari Bima di Unpad saat itu hanya saya,” ujarnya.
Menurut Maryam, carut-marut atau kontroversi pembentukan PTN akan menyulitkan rencana itu. Bukan tidak mungkin PTN akan lebih dahulu digagas oleh Kabupaten Sumbawa, menyusul gagalnya rencana itu oleh para kepala daerah di Bima. Diisyaratkannya, hal itu juga akan berdampak menyulitkan rencana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) karena kehadiran PTN merupakan salah satu embrio pembentukan sebuah provinsi. “Kalau sudah ada duluan di Sumbawa, nanti sangat tidak mungkin lagi bisa bangun di Bima, karena dalam satu provinsi hanya satu universitas negeri,” ingatnya.
Nah, ada saran dari wanita energik ini. Jika memang masyarakat Bima serius berharap pembentukan PPS, harus memberikan perhatian serius dengan rencana itu.
Saat itu, Maryam juga mengomentari kontroversi aliran anggaran Rp2,5 miliar Kabupaten Bima untuk yayasan Sultan Abdul Kahir. Ketua Yayasan Sultan Muhammad Salahuddin itu mengelarifikasi bahwa yayasan Sultan Abdul Kahir yang kini menaungi STAIS Bima berbeda dengan yayasan Muhammad Salahuddin. Yayasan M Salahuddin bergerak dalam bidang kebudayaan. Berbeda dengan Abdul Khair bergerak dalam pendidikan. “Jadi tidak bisa dikaitkan,” ujarnya. (BE.17)

Sumpah Pemuda mesti dengan Hal Positif!

Kota Bima, Bimeks.-
Makna Sumpah Pemuda harus dijiwai secara mendalam seluruh elemen masyarakat dan pemuda dengan hal-hal positif. Salah satunya berperilaku positif dan jujur dalam bertindak. Demikian diingatkan Wali Kota Bima, Drs HM Nur A Latif, saat upacara peringatan Sumpah Pemuda ke-81 di halaman kantor Pemkot Bima, Rabu.
Nur Latif mengatakan, secara umum saat ini sebagian generasi muda mengalami degradasi moral. Hal itu bisa dilihat dari peredaran dan konsumsi Narkoba sudah menjamah siswa mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), belum lagi mahasiswa. Pada bagian lain, tak sedikit juga pelajar yang terlibat tawuran atau sebagai konsumen minuman keras (Miras). “Itulah potret pemuda sekarang, hal itu harus menjadi objek perhatian serius dari orang tua, guru dan para pendidik,” kata Nur Latif.
Tidak hanya difokuskan kepada pemuda, peringatan Sumpah Pemuda harus dimaknai seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah atau para pejabat dalam bentuk perilaku positif. Melaksanakan segala sesuatu dengan niat yang baik tanpa harus mementingkan kepentingan pribadi. “Sekarang tak sedikit bangunan oleh generasi sekarang tidak memperhatikan mutu, hanya karena ingin mengejar keuntungun, beda dengan dulu. Itu semua karena tidak adanya kesadaran,” kritiknya.
Dikatakannya, dalam mengisi kemerdekaan masyarakat juga harus berperan aktif, tak harus menunggu langkah atau program pemerintah. Misalnya dalam kasus Miras yang terungkap di Kelurahan Penaraga beberapa waktu lalu, masyarakat tak mesti harus menunggu langkah aparat Kepolisian. “Kalau aparat Kepolisian itu mungkin ada keterbatasan peralatan atau perlengkapan karena luas ruang tugas juga. Jadi masyarakat itu sendiri harus jadi polisi masyarakat,” katanya.
Upacara diikuti pegawai dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Muspida dan pelajar. Selain itu, Ketua Sementara DPRD Kota Bima, Hj Ferra Amelia, SE. (BE.17)

Sat Pol PP Isyaratkan Rutin Razia Malam

Kota Bima, Bimeks.-
Kepala Satuan Pol PP Kota Bima, Syahbuddin, AMd, Selasa (27/10), mengatakan tugas pokok Pol PP adalah mengamankan Kota Bima selama 24 jam dari berbagai ketertiban dan keamanan masyarakat. Antara lain, pengamanan ketertiban pasar, razia Pekerja Seks Komersial (PSK), razia Pedagang Kaki Lima (PKL), pengemis, razia ternak, dan lainnaya.
“Untuk pengamanan itu kita memiliki 47 personel anggota inti dan 13 orang staf kantor. Dari 47 personel itu sembilan personel diantaranya bertugas mengamankan kediaman Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima,” katanya di kantor Pol PP.
Sejak 1 Juli lalu, katanya, razia PSK gencar dilakukan pada berbagai tempat di Kota Bima dan 113 pasang dibekuk, 22 pengemis ditangkap dan sudah dikembalikan kepada keluarganya. Bagi anak yatim piatu dikembalikan kepada tokoh masyarakat dimana mereka tinggal agar tidak beraksi lagi.
Tidak hanya itu. Katanya, pengemis wanita yang biasa lari telanjang di jalan, kini diberdayakan dengan memberikan pakaian. “Masalah pengemis ini termasuk yang rumit karena tetap muncul di mana-mana. Bahkan, beberapa pengemis ada yang datang dari Kabupaten Bima,” katanya.
Saat ini, jelasnya, personel Pol PP akan terus merazia pada malam yang dikerahkan untuk dua tahap, yakni pasukan yang berpatroli mulai pukul 21.00 Wita hingga pukul 23.00 Wita. Kemudian pukul 24.00 Wita hingga pukul 03.00 Wita. “Saya lakukan tugas ini bersama anggotanya siang dan malam, kecuali ada undangan khusus yang harus dihadiri,” katanya.
Dikatakannya,sebagai pemimpin jangan hanya pintar memerintah, tetapi juga cerdas memberikan keteladanan. Bahkan, dalam soal giliran makan, pemimpin jangan berebutan dengan anak buahnya, tetapi memberikan kesempatan kepada anggotanya. Pemimpin hendaknya terlebih dahulu memberikan teladan kepada anak buahnya untuk berdisiplin, termasuk sopan santun terhadap orang yang lebih tua.
Dikatakannya, personel Pol PP hendaknya memahami arti perintah lisan atau perintah sesuai aturan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima harus dilaksanakan dan cerdas memahaminya. “Bahasa pemimpin itu tidak cukup hanya dilaksanakan, tetapi karena bentuk perintah itu berbagai macam perlu dianalisis secara mendalam agar tidak salah dalam mengambil tindakan,” katanya.
Dia mencontohkan, ada orang membangun rumah belum ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pol PP harus cepat menangani agar warga yang mendirikan rumah mengurus izin terlebih dahulu. Kecuali pada jalur-jalur hijau, seperti dari Pendopo dan seterusnya tak boleh dibangun rumah biar perintah siapapun. Kecuali bangunan rumah yang ada sebelum dikeluarkan aturan yang melarangnya.
Demikian juga dengan jalur Kelurahan Sadia, mulai dari rumah Wali Kota Bima hingga bagian kiri Kelurahan Sambinae tak boleh ada pembangunan rumah pribadi, kecuali untuk kepentingan umum. Pol PP itu adalah polisi daerah yang bisa mengamankan berbagai hal yang berkenaan dengan keamanan Kota Bima, kecuali personel tidak mampu menangani akan meminta bantuan kepada kepolisian (Polri). “Kemarin saya baru pulang dari Lampe untuk menyelesaikan sengketa tanah,” katanya.
Pengamanan ternak yang berkeliaran di dalam kota akan terus dilakukan dan pihak Pol PP telah menyiapkan kandangnya. “Kita harapkan kepada masyarakat Kota Bima, mari kita jaga bersama Kota Bima yang indah, yang sejuk ini dari berkembangnya virus yang membahayakan generasi ke depan,” katanya.
Artinya, bukan hanya ternak yang dikandangkan, tetapi anak keturunan juga perlu dijaga dari virus pergaulan bebas, seperti berduaan di pantai, kafe, dan lainnya. Apalagi, akhir-akhir ini terlihat ada anak laki-laki dan perempuan berusia belasan tahun dan baru tamat SD sudah berani berdua-duaan di pinggir pantai.
Belum lagi ada istri dan suami orang berduaan di tempat yang gelap, pegawai, Polri, TNI, siswa, dan lainnya. Bahkan, ada siswa yang berjudi dan minum-minuman keras (Miras). “Tindakan tegas yang dilakukan Pol PP diapresiasi secara positif oleh Wali Kota Bima,” katanya. (BE.13)

Sebagian Program Prioritas 2009 Ditunda

Kota Bima, Bimeks.-
Sebanyak lima program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Bima tahun 2009 ditunda realisasinya karena keterbatasan anggaran. Antara lain pembangunan gelanggang olahraga mini (GOR) mini Rabangodu. Kenyataan itu dikaui Kasubag Pengendalian Program Bagian APP Setda Kota Bima, Syarif Rustaman, MAP.
Syarif mengakui, awalnya perampungan GOR mini termasuk program prioritas Pemkot Bima tahun 2009, namun menyusul mulai menipisnya anggaran, pemerintah terpaksa melanjutkan pada tahun 2010 mendatang. Seperti yang ditetapkan sebelumnya, pemerintah mengalirkan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk GOR mini itu.
“Karena masih ada kegiatan lain yang akan lebih diprioritaskan akan diluncurkan tahun 2010 mendatang tapi walaupun dikerjakan tahun depan, sudah ditenderkan dan malah sudah diumumkan,” ujar Syarif di kantor Pemkot Bima, Rabu (28/10).
Dikatakannya, saat ini pemerintah sedang fokus menggenjot pembangunan kantor Wali Kota Bima. Sesuai yang ditetapkan, batas waktu megaproyek yang dikerjakan PT Jaya Etika Teknik Surabaya itu hingga akhir Desember tahun 2009. Sesuai estimasi, penggunaan anggaran sejak awal pembangunan tahun 2007 lalu hingga rencana penyelesaian bangunan tambahan samping bangunan utama sebesar Rp23 miliar. Selain sebagai kantor Wali Kota Bima, bangunan itu juga terdiri dari Sekretariat Daerah (Setda) dan dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tambahan masing-masing Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) dan Dinas Pendapatan Daerah. “Tahap awal dulu 1,5 miliar, tahap dua 10,75 miliar dan rencana tender 10 miliar,” ujarnya.
Selain dua proyek itu, katanya, sesuai rencana pemerintah, fokus tahun 2010 mendatang pemerintah membangun prasarana kesehatan dan kantor kelurahan masing-masing Rontu dan Panggi. Seluruh rencana pembangunan itu sudah ditender lebih awal. “Untuk masing-masing kantor kelurahan dialokasikan 1,5 miliar,” katnanya.
Seperti dilansir Bimeks awal tahun 2009 lalu, Wakil Wali Kota Bima, H Qurais H Abidin, menyampaikan, sedikitnya ada lima program prioritas yang akan digenjot oleh pemerintah tahun 2009. Diantaranya, pembangunan kantor Wali Kota Bima, Masjid Raya Al-Muwahiddin, GOR mini Rabangodu, dan sejumlah jalan raya. (BE.17)

Karyawan PT BSM Pertanyakan Upah

Bima, Bimeks.-
Karyawan PT Bima Sakti Mutiara (BSM) yang beroperasi di Kecamatan Lambu mempertanyakan masalah upah perusahaannya. Tuntutan para karyawan itu dimediasi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Kabupaten Bima dengan pihak perusahaan, Rabu (28/10).
Pertemuan i berlangsung di aula Disnakertrans. Para karyawan menilai ada perubahan kebijakan soal upah yang diterapkan dari pimpinan sebelumnya. Selain itu, menyoal masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Dalam masalah gaji dengan uang lauk pauk, kebijakan pimpinan sebelumnya tidak menuangkannya dalam item gaji dan terpisah. Sejumlah persoalan lain juga diungkapkan oleh para pekerja.
Sementara itu, Pimpinan BSM, Ariyo, mengatakan tidak ada kebijakan yang diubah. Aturan yang ada sama dengan sebelumnya. Memang diakuinya sering menempel pengumuman tentang aturan, hal itu untuk mengingatkan semua pegawai.
Diharapkannya, persoalan internal perusahaan tidak dibawa keluar. Namun, diselesaikan ke dalam dan tidak perlu melibatkan orang lain. “Semua bisa kita bicarakan secara baik-baik. Persoalan yang ada bisa disampaikan secara santun,” katanya.
Dia mengaku, tidak pernah berfikir untuk mem-PHK karyawan. Hanya saja, ada beberapa persoalan yang dilihatnya. Karyawan ada yang mencari celah untuk di-PHK agar mendapat pesangon.
Dicontohkannya, ada yang mengaku sakit hingga tidak masuk beberapa bulan. Hanya saat awal bulan datang ke kantor. Selain itu, tidak dirawat di rumah sakit dan setiap hari bisa bepergian. “Kalau memang sakit yang ada perawatan di rumah sakit, atau keterangan pihak medis. Jika bisa jalan kemana-mana, apakah bisa dikatakan sakit,” katanya.
itambakannya,bila ada karyawan yang ingin berhenti bekerja, bisa membicarakannya dengan baik. Nanti akan diberikan uang pesangon.
Karyawan lainnnya mengatakan mereka bukan tidak ingin persoalan itu diselesaikan secara internal. Namun, setiap kali ingin menyampaikannya pimpinan selalu sibuk dan tidak ada waktu. (BE.16)

Pengambilan Kartu Ujian CPNSD di LLK, Lancar

Kota Bima, Bimeks.-
Sekitar 2.000 lebih dari 4.345 pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Bima yang telah lulus seleksi administrasi mengambil kartu ujian di UPT Loka Latihan Kerja (LLK) Kota Bima, Rabu (28/10).
Menurut laporan Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Drs Lutfi MS, jumlah lamaran yang masuk sebanyak 4.638 dan 293 peminat dinyatakan tidak lulus bahan administrasi.
Jadwal pengambilan kartu ujian itu, katanya, berubah, yang semulanya Selasa (27/10) ditunda hinga Rabu, karena harus dicek ulang untuk menghindari kesalahan. Menurut Lutfi, panitia penjaringan akan bekerja keras melayani peminat CPNSD yang mengambil kartu ujian. “Kami akan melayani hingga malam hari, karena kami tidak mau mengecewakan para peminat CPNSD dari daerah atau kecamatan yang jauh,” katanya.
Untuk menghindari antrean yang membludak, panitia telah menyediakan dua aula LLK. Aula I, terdapat lima loket untuk melayani peminat tenaga guru S1 PGTK dan tenaga teknis, aula II untuk melayani sebagian tenaga guru dan tenaga kesehatan.
Dijadwalkan pengambilan kartu ujian itu, akan berlangsung selama dua hari dari tanggal 28-29 Oktober. Dalam pengambilan kartu ujian itu, tidak ada kendala yang berarti.
Mengenai persiapan ujian, Lutfi mengaku akan melaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam waktu dekat ini, akan menempel kartu ujian pada 22 lokasi dengan memanfaatkan fasilitas gedung sekolah di Kecamatan Rasanae Barat dan Asakota. Alokasinya 212 ruangan ujian dan 556 pengawas yang terdiri dari staf BKD dan seluruh staf badan dinas di Pemkab Bima.
Untuk menyukseskan proses ujian, para pengawas akan dibekali oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Drs H Masykur HMS dan Kepala BKD Kabupaten Bima, Muhammad AR, BA.
Lutfi berharap agar pelaksanaan penjaringan CPNSD ini berlangsung sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dipertanggung jawabkan. (K02)

Sumpah Pemuda, Momentum Membangun Komitmen Bangsa

Bima, Bimeks.-
Peringatan Sumpah Pemuda dilangsungkan di halaman kantor Pemkab Bima, Rabu. Upacara diikuti pegawai dari berbagai instansi di lingkunganPemkab Bima, Organisasi Kepemudaan (OKP), dan Organisasi Kemasyarakatan (OKM).
Sekda Kabupaten Bima, Drs H Masykur, menjadi inspektur upacara dan membacakan sambutan Menegpora, Andi Alfian Malaranggeng. Peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini bertemakan “Pemuda Mandiri, Kuat, dan Bersatu”.
Katanya, Hari Sumpah Pemuda ke-81 bertepatan dengan momentum strategis dalam membangun komitmen bangsa. Diharapkannya semua komponen bangsa merenungkan kembali situasi dan kondisi yang dialami bangsa, sehingga dapat keluar dari keterpurukan.
Ketua DPD II KNPI Kabupaten Bima, Wahyudin, SAg, mengingatkan Sumpah Pemuda sebagai momentum untuk meningkatkan jiwa kepeloporan, daya pikir yang cerdas dan rasional, inovatif, serta meningkatkan kreatifitas pemuda dalam rangka menyiapkan pemimpin masa depan yang berkualitas.
Disamping itu, saat yang tepat untuk mennyiapkan kader-kader pemimpin untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan meningkatkan kesadaran kolektif dalam menyongsong kebangkitan pemuda menuju Indonesia sejahtera. “Dengan sasaran, meningkatkan kualitas iman pemuda dalam menghadapi tantangan global, menumbuhkan jiwa kepeloporan serta menciptakan kader pemuda dalam ketahanan NKRI,” jelasnya di arena upacara, Rabu (28/10).
Pada bagian lain, Sekretaris DPD II KNPI Kabupaten Bima, Mansyur H Syahrir, mengatakan, saat ini hingga Desember mendatang KNPI Bima tengah melakukan konsolidasi organisasi yang meliputi pelaksanaan Musyawarah Kecamatan dengan membentuk Pengurus KNPI Kecamatan bagi yang dimekarkan, yakni Kecamatan Lambitu dan Kecamatan Soromandi.
Selanjutnya, kegiatan KNPI Kabupaten Bima adalah membangun kemitraan dengan lembaga pemerintahan maupun nonpemerintah. Seperti LSM, OKP, dan OKM, Organisasi Kemahasiswaan, OSIS, dan Pramuka.
Berkaitan dengan momentum Pilkada, Mansyur menegaskan, KNPI tidak boleh terkooptasi dengan kekuasaan. Tetapi, merupakan mitra strategis dan mitra kritis bagi pimpinan daerah atau pejabat. “Secara organisatoris yang diatur dalam AD, ART, dan Petunjuk Organisasi, KNPI tidak boleh berpihak kemana pun. Apalagi kepada salah satu calon, kecuali para calon tersebut mendukung sepenuhnya aspirasi pemuda secara integral,” tegasnya.
Katanya, KNPI menjunjung tinggi etika kesantunan dan tatakrama kepada orang tua. Sebaliknya, orang tua juga harus mawas diri dalam regenerasi kepemimpinan, terutama menyangkut posisi dan jabatan. “Jika ada pejabat yang sudah lanjut usia, estafetkanlah kepemimpinan kepada yang muda. Tidak usah pikirkan atau berbicara kepemimpinan lagi, biarkan yang muda memikirkan dan membangun negeri ini,” tandasnya.
Mansyur menegaskan semangat Sumpah Pemuda ke-81 adalah semangat regenerasi kepemimpinan baik dalam level daerah maupun tingkat nasional. “Ke depan diharapkan ada pemimpin yang berpihak kepada rakyat,” katanya. (K07)

‘Si Panjang Tangan’ Beraksi di RSUD Bima

Kota Bima, Bimeks.-
Untuk kesekian kalinya, aksi pencurian kembali terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima. Selasa (27/10) lalu, sasarannya adalah keluarga pasien yang dirawat di VIP A.
Tidak hanya keluarga pasien di ruang itu, aksi pencurian itu juga sontak memicu kehebohan sejumlah pengunjung dan petugas keamanan di rumah sakit itu.
Sumber di RSUD Bima menyebutkan, “si panjang tangan” membawa kabur uang keluarga pasien sebanyak Rp1 juta lebih dan dua unit handphone (HP). Informasi itu diakui Kepala Humas RSUD Bima, dr H Sucipto.
Diakui Sucipto, tidak hanya kemarin, aaksi pencurian pencurian hampir terjadi setiap bulan di rumah sakit itu. Terakhir sekitar satu bulan lalu, pencuri membawa kabur motor milik Satpam dan telepon selular. “Memang keluhan pasien tentang aksi pencurian itu sudah muncul sejak lama, malah terjadi hampir setiap bulan,” ujar Sucipto kepada wartawan di RSUD Bima, Rabu (28/10).
Dikatakannya, aksi pencurian tidak sepenuhnya mampu ditanggulangi pihak rumah sakit. Karena aksi pencuri juga terjadi karena ada kesempatan. Sebelumnya, diakuinya, RSUD Bima sudah mengingatkan pasien dan keluarganya agar tidak membawa barang berharga dan barang lainnya secara berlebihan.
“Itu sudah ingatkan dari awal. Tidak mungkin dong rumah sakit menjaga semua barang-barang keluarga pasien sementara tugas kami hanya pada pelayanan kesehatan,” katanya.
Pada bagian lain, persoalan yang dihadapi RSUD Bima saat ini kekurangan tenaga keamanan. Saat ini jumlah Satpam hanya sembilan orang, Sangat sedikit dibanding dengan beban tugas yang harus mereka emban. “Jumlah itu masih sedikit karena Satpam itu di-rolling tiga orang, tiga orang. Kami mau menambah fasilitas atau kamera pengintai, kondisi anggaran juga terbatas,” katanya. (BE.17)

Bebas dari Bui, Ngamuk di Pasar

Kota Bima, Bimeks.-
Suasana kompleks pasar senggol Bima, Rabu (28/10) sekitar pukul 17.00 Wita, mendadak ramai. Laki-laki paruh baya, tiba-tiba saja mengamuk dan berteriak.
Siapakah dia? Laki-laki itu diidentifikasi bernama Iwan, warga Desa Rite Kecamatan Ambalawi. Sekitar pukul 17.30 Wita, dia diamankan di depan toko Daya Indah oleh petugas patroli dan diserahkan ke Polsek Rasanae Barat. Diduga pria itu dalam kondisi mabuk.
Sudirman, sepupu Iwan, membenarkan kondisi keluarganya itu dalam kondisi mabuk berat. Iwan diamankan karena berteriak dan menggangu pengunjung pasar. Diakui Sudirman, pagi hari sebelum diamankan aparat patroli, Iwan baru saja bebas setelah menjalani hukuman penjara di Rumah tahanan (Rutan) Raba karena kasus pembunuhan. “Saat depan toko Daya Indah, dia membenturkan kepalanya di aspal. Makanya diamankan,” katanya.
Sudirman menduga, kondisi Iwan mabuk karena mengetahui istrinya dan anaknya tidak berada di rumah sesaat setelah dia bebas dari tahanan. Penyakit lama Iwan menenggak minuman keras pun kumat. “Sebelum diamankan dia juga sempat minta-minta uang di toko,” katanya.
Anggota Mapolsek Rasanae Barat, Briptu I Ketut Putrada, membenarkan Iwan diamankan karena tiba-tiba mengamuk di depan toko Daya indah. Setelah diserahkan petugas patroli, Iwan langsung diamankan dalam kurungan Mapolsek Rasanae Barat. (BE.17)

Bebas dari Bui, Ngamuk di Pasar

Kota Bima, Bimeks.-
Suasana kompleks pasar senggol Bima, Rabu (28/10) sekitar pukul 17.00 Wita, mendadak ramai. Laki-laki paruh baya, tiba-tiba saja mengamuk dan berteriak.
Siapakah dia? Laki-laki itu diidentifikasi bernama Iwan, warga Desa Rite Kecamatan Ambalawi. Sekitar pukul 17.30 Wita, dia diamankan di depan toko Daya Indah oleh petugas patroli dan diserahkan ke Polsek Rasanae Barat. Diduga pria itu dalam kondisi mabuk.
Sudirman, sepupu Iwan, membenarkan kondisi keluarganya itu dalam kondisi mabuk berat. Iwan diamankan karena berteriak dan menggangu pengunjung pasar. Diakui Sudirman, pagi hari sebelum diamankan aparat patroli, Iwan baru saja bebas setelah menjalani hukuman penjara di Rumah tahanan (Rutan) Raba karena kasus pembunuhan. “Saat depan toko Daya Indah, dia membenturkan kepalanya di aspal. Makanya diamankan,” katanya.
Sudirman menduga, kondisi Iwan mabuk karena mengetahui istrinya dan anaknya tidak berada di rumah sesaat setelah dia bebas dari tahanan. Penyakit lama Iwan menenggak minuman keras pun kumat. “Sebelum diamankan dia juga sempat minta-minta uang di toko,” katanya.
Anggota Mapolsek Rasanae Barat, Briptu I Ketut Putrada, membenarkan Iwan diamankan karena tiba-tiba mengamuk di depan toko Daya indah. Setelah diserahkan petugas patroli, Iwan langsung diamankan dalam kurungan Mapolsek Rasanae Barat. (BE.17)

Dispertanak Didik Masyarakat Petani

Kota Bima, Bimeks.-
Ada saja ikhtiar Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan (Dispertanak) Kota Bima dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Caranya mendidik masyarakat petani melalui program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Jagung (SLPTTJ) untuk menghadapi musim kering (MK-2) dan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi (SLPTTP) untuk menghadapi musim hujan (MH).
Sekretaris Dispertanak Kota Bima, Ir Darwis H Yusuf, mengatakan, pembinaan seperti itu untuk membina masyarakat petani agar mengetahui teori dan langsung dipraktikan. Petani belajar secara bertahap pengolahan tanah di dalam ruangan, kemudian memraktikan teknik penggarapan tanah yang benar di lapangan hingga memahaminya.
Dia mencontohkan, petani harus mengetahui bagaimana teknik menggarap tanah untuk tanaman jagung yang umurnya sekitar dua bulan lebih tepat. Kalau ini sudah dipraktikkan dengan baik, maka tahapan pembelajaran berikutnya adalah tata cara penanaman yang tepat. “Jika teori sudah dipelajari petani diajak bekerja dan memraktikan ilmu itu di lapangan,” ujarnya di kantor setempat, Selasa (28/10).
Demikian juga mengenai tata cara pengairan, pemupukan, dan seterusnya. Cara itu mudah dipahami oleh masyarakat petani. Tidak hanya itu, jelasnya, teori mengenai tahapan awal hingga akhir mengenai penanaman jagung dan padi secara benar, diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan.
Katanya, demikian juga dengan sarana alat dan mesin pertanian, seperti kontraktor, terpal, dan lain. Intinya, petani itu memahami, mengetahui, dan berhasil. Tidak sekadar menanam seperti kebiasaan setiap tahun, tetapi mereka paham teknik bertani yang tepat. “Kita berharap seratus lebih kelompok tani di Kota Bima secara bertahap bisa mengikuti sekolah praktis itu,” katanya.
Tujuan akhir dari pendidikan itu, diharapkan peningkatan produksi. Kalau produksi meningkat maka pendapatan petani akan meningkat. Jika pendapatan petani meningkat akan menyejahterakan petani itu sendiri.
Selain itu, katanya, Dispertanak juga tetap memerhatikan berbagai program untuk kebutuhan air minum ternak dengan membangun irigasi, seperti embung kecil pada beberapa lokasi. Kemudian pembuatan sumur dangkal dan sumur dalam, dan lainnya. (BE.13)

Belum Ada yang Berminat ‘Kendarai’ PAN

Bima, Bimeks.-
Hari pertama pembukaan pendaftaran untuk bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bima di Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bima, belum ada yang masuk. Namun, sudah ada yang datang menanyakan tentang syarat administrasi. Hal itu disampaikan Sekretaris Panitia Penjaringan, Hamdan, kepada Bimeks via handphone (HP), Rabu (28/10) sore.
Diakuinya, ada orang yang hendak mengambil formulir, namun tidak dijelaskannya untuk siapa persyaratan dan formulir itu diberikan. “Orangnya mengaku dari Talabiu,” terangnya.
Hanya saja, kata dia, permintaan formulir dan syarat administrasi itu tidak diberikan. Bisa saja bakal calon yang hendak melamar, tidak ada langsung atau diwakilkan. Namun, harus ada kuasa yang diberikan bakal calon itu kepada orang yang ditunjuk. Jika semua diberi formulir, maka bisa saja orang yang mengambil banyak dan panitia hanya menyediakan dalam jumlah terbatas.
Hamdan juga belum memastikan, Kamis (29/10) hari ini akan ada yang mendaftar. Namun, masih cukup banyak waktu hingga 13 November mendatang.
Sementara pengusaha Jakarta asal Bima, ternyata belum datang untuk mendaftarkan diri. Belum bisa dipastikannya, apakah akan mendaftar hari ini atau tidak. (BE.16)

Menguat, Desakan Pencopotan Kadistamben

Bima, Bimeks.-
Desakan agar Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Bima, Drs Sahbudin, dicopot dari jabatannya terus disuarakan oleh massa mahasiswa. Selasa (27/10), massa gabungan mahasiswa kembali berunjuk rasa mendesakan aspirasinya, menyusul dugaan perselingkuhan oknum pejabat itu karena dinilai mencoreng citra pemerintah.
Awalnya, berlangsung aman saat ratusan massa mendatangi DPRD Kabupaten Bima. Aksi di situ tidak berlangsung lama, hanya berorasi beberapa saat. Namun, saat berada di depan kantor Pemkab Bima suasana sedikit memanas dan timbul bentrokan.
Dari kantor wakil rakyat, massa Gerakan Peduli Rakyat (GPR) gabungan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, BEM STAI, dan STIH Muhammadiyah Bima, menuju depan kantor Pemkab Bima. Mereka menganggap pemerintah lamban dalam menyikapi kasus itu.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka mengutuk perbuatan maksiat yang ditengarai marak di lingkungan pegawai Pemkab Bima dan mendesak Bupati Bima H Ferry Zulkarnain, ST segera mencopot Sahbudin dengan tidak hormat. Termasuk menindak Nurul Amani, oknum PNS yang diduga memiliki hubungan khusus dengan pejabat itu.
Secara bergiliran mereka berorasi. Ketua IMM Cabang Bima, Ihlas, mempertanyakan Bupati Bima yang belum menindak bawahannya yang terlibat kasus dugaan amoral. “Sudah banyak kasus amoral yang melibatkan pejabat Pemkab Bima, tapi mana yang dipecat,” kritiknya.
Aksi kian memanas ketika belum juga satu pejabat yang muncul. Aksi saling dorong terjadi antara massa dengan aparat, namun mereda. Menghindari terjadinya bentrokan, para mahasiswi masuk di barisan terdepan. Mereka mencoba menerobos barisan polisi, namun tidak berhasil.
Malah, para mahasiswi itu terhimpit ketika saling dorong dengan aparat. Beberapa diantara mereka, sandalnya putus. Barisan mahasiswa pun kembali berada di bagian terdepan.
Aksi saling dorong kembali terjadi, kali ini berujung bentrok. Sejumlah mahasiswa terkena pukulan dan tendangan aparat. Sempat juga terlihat aksi rebutan bambu antara polisi dan mahasiswa.
Untungnya, bentrokan itu tidak berlangsung lama. Massa GPR kembali dan berorasi secara bergiliran. Tidak lama berselang, mereka pun membubarkan diri. Namun, mengancam akan kembali hingga ada sikap tegas pemerintah terhadap aparat yang amoral.
Sebelumnya, sudah ada isyarat pihak eksekutif bakal menerima wakil massa. Saat itu, perwakilan massa diminta bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs H Masykur. Namun, mereka menolak dan malah meminta Sekda menemui massa. (BE.16)

Wawali ‘Pergoki’ Bocah Gizi Buruk

Kota Bima, Bimeks.-
Ada peristiwa menarik saat Wakil Wali Kota Bima, H Qurais H Abidin, menyerahkan bantuan bencana kebakaran kepada warga So Nggela, Selasa (27/10). Sebelum prosesi penyerahan, mata Qurais ‘memergoki’ bocah kurus yang terkulai lemas dalam dekapan ibunya.
Setelah diidentifikasi, namanya Muhammad Rifan (3,5 tahun) buah hati pasangan Baharuddin-Nurani, warga So Nggela Kelurahan Jatiwangi Kota Bima. Wawali menghampiri ibu dan bocah itu dan menanyakan keadaannya. “Kenapa anaknya?” tanya Wawali.
Beberapa saat setelah mengetahui kalau bocah itu diindikasi menderita Gizi Buruk (GB), Wawali menyarankan segera membawa ke Puskesmas Plus Asakota untuk mendapatkan perawatan medis. Selain itu, memerintahkan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnakertrans) mendata identitas bocah dan keluarganya.
Bocah itu diindikasikan menderita GB. Kondisinya sangat lemah. Wajah dan matanya tirus, tubuhnya kurus dan nyaris hanya tampak tulang-belulang.
Bagaimana pengakuan ibunya? Nurani mengaku, anaknya menderita GB saat berusia delapan bulan. Sekitar bulan Februari tahun 2007 lalu pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima selama satu bulan. Karena tak kunjung membaik, bersama suaminya lantas membawanya pulang hingga sekarang tidak pernah lagi dirawat inap di rumah sakit.
“Saat itu kita pakai biaya sendiri. Karena ekonomi tidak mendukung, kami bawa pulang saja biar dirawat sendiri di rumah,” katanya, Selasa (27/10).
Selanjutnya, tahun 2008 pernah dirujuk ke Puskesmas Plus Asakota hingga lima kali. Pihak Puskesmas menyarankan agar dirawat. “Namun, suami saya enggan, karena sudah trauma dengan hasil perawatan di RSUD yang tidak memberikan perubahan membaik,” katanya.
Diakuinya, selama dirujuk ke Puskesmas Plus Asakota, menerima bantuan berupa susu dan bahan makanan. Hanya saja, hingga sekarang anaknya tidak kunjung membaik.
Pihak Puskesmas Plus Asakota ketika dikonfirmasi, Selasa (27/10), membenarkan Muhammad Rifan adalah anak penderita GB yang ditemukan pada 4 September 2007.
Koordinator Gizi Puskesmas Asakota, Rosdiana, BSc, mengatakan Rifan pernah dirawat selama satu hari di Puskesmas Asakota. Setelah itu, dibawa pulang oleh orang tuanya dengan alasan tidak jelas. “Kami sudah menyarankan untuk tetap dirawat saja hingga membaik. Namun, orang tuanya tetap tidak mau,” katanya.
Meski demikian, katanya, Puskesmas Asakota tetap mengontrol perkembangan kesehatan Rifan melalui kegiatan Posyandu yang dilaksanakan setiap bulan. “Bahkan, untuk menambah asupan gizi, setiap bulan kita memberikan bantuan susu sebanyak 5 kotak,” tandasnya. (K07)

Degradasi Rasa Persatuan Membelit Generasi Muda

Kota Bima, Bimeks.-
Hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia, Hari Sumpah Pemuda diperingati. Nah, seperti apa refleksi peringatan itu di mata para elemen pemuda Kota Bima?
Menurut warga Kota Bima, Edy Kurniawan, momentum Sumpah Pemuda harus dimaknai secara mendalam oleh semua pihak, tidak hanya kalangan pemuda, namun juga angkatan tua. Pasalnya, secara umum saat ini bangsa Indonesia dan khususnya Bima, telah mengalami degradasi rasa persatuan atau kebersamaan.
Kata staf Bagian Humas dan Protokol Setda itu, degradasi itu setidaknya bisa dilihat dari semangat gotong-royong dan munculnya sejumlah kasus kekerasan atau perkelahian yang cenderung melibatkan para pemuda. “Saat ini cukup sulit menemukan lagi ada kebersamaan dalam masyarakat. Hal itu semuanya juga berangkat dari pemuda itu sendiri,” ulas Edy di kantor Pemkot Bima, Selasa (27/10).
Edy mengatakan, meskipun saat ini organisasi kepemudaan (OKP) masih eksis dalam masyarakat, namun perannya mulai sedikit tumpul sehingga muncul persoalan degradasi kebersamaan. Peran OKP harus lebih digenjot, sehingga bisa terus memompa rasa solidaritas dan soliditas antarpemuda. “Bukan tidak ada peran organisasi kepemudaan selama ini, hanya saja perannya tinggal didorong dan dioptimalkan lagi, karena pemuda saat ini sudah lupa jasa-jasa pahlawan,” ujarnya.
Elemen masyarakat lainnya, Ihya Ghozali, SSos, menilai, munculnya degradasi kebersamaan atau rasa persatuan saat ini, tidak terlepas hilangnya unsur figur atau tokoh yang mampu dianggap sosok dipanuti oleh masyarakat. Ibarat anak ayam, pemuda kebingunan mencari sosok yang patut dipanuti.
Katanya, pada dasarnya, ada beberapa tokoh atau figur yang bisa dipatuhi atau dicontohi, namun tidak begitu ampuh, karena perubahan pola pikir. Sebagian pemuda saat ini cenderung malah mengganggap keterlibatan mereka sudah saatnya “di-museum-kan”.
Hal itu juga, diakuinya, karena pengaruh perubahan jaman, pola pikir masyarakat yang cenderung apatis dan materialistik. “Kalau dulu ada tokoh atau seseorang yang bisa dianggap dan diikuti omongannya. Tapi kalau sekarang cenderung kiblatnya pada materi. Siapa yang punya uang itulah yang baru didengar pendapat atau omongannya, padahla itu merupakan kemunduran bagi kita semua,” ujar Gozil.
Dikatakan pengurus DPD KNPI Kota Bima ini, pemerintah dan sejumlah tokoh harus ambil bagian dalam peran membangkitkan soliditas dan solidaritas atau kebersamaan pemuda.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Bimeks upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tingkat Kota Bima akan dipusatkan di lapangan Pahlawan Raba. (BE.17)

Pol PP Siap Razia PNS Keluyuran

Kota Bima, Bimeks.-
Ini peringatan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Honor Daerah (Honda) yang selama ini suka keluyuran di luar kantor saat jam kerja. Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Bima siap menciduk mereka yang tak menaati aturan.
Kepala Satuan Pol PP Kota Bima, Syahbudin, Amd, menjelaskan dalam operasi mendadak pada sejumlah lokasi Selasa (27/10) di pasar raya dan Senggol, berhasil mengindentifikasi puluhan PNS yang keluyuran saat jam kerja. Tiga orang diantaranya diketahui PNS Kabupaten Bima.
“Rata-rata semuanya pegawai perempuan, untuk hari ini kita tidak akan tangkap, hanya kita peringati saja. Tapi kalau masih dua kali kita temukan lagi keliaran akan kami tangkap tidak peduli pegawai Kabupaten Bima,” ujar Syahbuddin di kantor Pemkot Bima, Selasa (27/10).
Katanya, tidak hanya khusus Kota Bima, dalam operasi selanjutnya seluruh pegawai, termasuk Kabupaten Bima, yang keluyuran saat jam kerja akan diciduk dan diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing untuk dibina. “Wilayahnya berada di Kota Bima, jadi seluruhnya akan kami amankan. Kami tidak main-main untuk pelanggaran itu, karena pengamanan itu merupakan tugas kami,” katanya.
Syahbuddin mengatakan, selain pegawai, seluruh pelajar yang keluyuran atau berada di luar sekolah saat jam belajar akan diciduk dan diserahkan kepada sekolah masing-masing. “Tadi banyak sekali pelajar berseragam yang kita kejar di lapangan dan depan SMK 2. Mungkin tadi kita hanya langkah peringatan, tapi kalau untuk berikutnya sudah pasti akan kami tindak tegas,” katanya. (BE.17)

Siapa Pendaftar Bacabup PAN Hari Ini?

Bima, Bimeks.-
Panitia Penjaringan Bakal Calon Bupati (Bacabup) dan Wakil Bupati Bima, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amnat Nasional (PAN) Kabupaten Bima, hari ini membuka pendaftaran. Siapakah yang akan mendaftar pada hari pertama yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober ini. Kita tunggu.
Ketua Panitia Penjaringan, Syarif Ahmad, MSi, mengatakan pendaftaran akan dibuka hingga 28 November 2009 mendatang. Pendaftar bisa memilih apakah ingin menjadi Bacabup atau Bacawabup, bisa juga mendaftar berpasangan. Masing-masing akan dikenakan biaya administrasi, Bacabup Rp10 juta dan Bacawabup Rp5 juta dan jika berpasangan pasangan Rp15 juta. Selain itu, memenuhi beberapa persyaratan administrasi yang disyaratkan dalam Pedoman Organisasi PAN dan KPU.
Katanya, pembukaan pendaftaran 28 Oktober bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Makna yang ingin diambil adalah semangat perubahan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan platform partai yang ingin menyejahterakan rakyat.
PAN pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 2010 mendatang menargetkan kemenangan. Oleh karena itu, akan mencari sosok yang figurnya cukup dikenal. Selain memiliki integritas dan popularitas. “Tahapan yang akan dilalui seleksi administrasi dan survai lapangan tentang figur tersebut,” katanya kepada Bimeks di DPD PAN Kabupaten Bima, Selasa.
Adakah yang akan mendaftar hari ini? Panitia lainnya, Drs Rasman, mengaku sebelumnya sudah dihubungi seorang pengusaha asal Bima di Jakarta. Rencananya pengusaha akan berada di Bima hari ini. “Tapi, belum jelas apakah langsung mendaftar atau tidak,” katanya.
Dikatakannya, pengusaha yang pernah menduduki komisaris salah satu bank itu ingin mendaftar menjadi calon Bupati Bima dan berminat untuk melamar PAN sebagai kendaraan politik. (BE.16)

Korban Angin Kencang di So Nggela Terima Bantuan

Kota Bima, Bimeks.-
Tujuh keluarga korban kerusakan rumah akibat angin kencang di So Nggela Kelurahan Jatiwangi Kota Bima, Kamis (22/10) lalu, menerima bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Bantuan itu diserahkan Selasa (27/10) berupa uang tunai dan paket sembako. Wakil Wali Kota Bima (Wawali), H Qurais H Abidin, menyerahkannya di lokasi kejadian, Prosesi penyerahan bantuan berlangsung sederhana. Sebelumnya, Wawali yang didampingi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBAD) Kota Bima dan Kepala Dinsosnakertrans Kota Bima meninjau kondisi terakhir rumah milik Safrudin yang rata dengan tanah.
Kepala Pelaksana BPBAD Kota Bima, M Fakhruraji, yang ditemui sebelum penyerahan bantuan mengatakan, pemberian bantuan berupa uang tunai dan paket sembako kepada warga So Nggela yang menjadi korban angin kencang, merupakan bentuk kepedulian pemerintah sebagai wujud tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Besarnya bantuan yang diberikan kepada korban, berdasarkan taksiran dari tingkat kerusakan rumah.
Bagi warga yang rumahnya hancur hingga rata dengan tanah, katanya, diberikan bantuan uang tunai sebesar Rp1 juta dan satu paket sembako. Bagi warga yang rumahnya rusak pada bagian atap hanya diberikan masing-masing satu paket Sembako yang isinya antara lain beras, mi instan, dan ikan kaleng. “Ini adalah sentuhan bantuan yang diberikan pemerintah,” katanya Selasa (27/10).
Safrudin mengaku bangga dengan sikap pemerintah yang tanggap dengan keadaan warga. “Saya bangga karena ada perhatian dari pemerintah. Saya lega dan berterimakasih kepada pemerintah. Bantuan ini meski tidak cukup, akan saya gunakan membangun rumah secepatnya,” ujarnya.
Sebelumnya, seperti yang dilansir Bimeks, angin kencang melabrak rumah warga So Nggela Kelurahan Jatiwangi Kota Bima, Kamis (22/10) sekitar pukul 14.00 Wita. Akibatnya, satu rumah warga hancur hingga rata dengan tanah, sedangkan enam lainnya rusak pada bagian atap. (K07)