Selasa, 03 November 2009

Infrastruktur di Kumbe sedang Diselesaikan

Kota Bima, Bimeks.-
Warga Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur dalam beberapa hari terakhir ini membuka dua jalur dan drainase di lingkungan Rukun Tetangga (RT) 18. Fasilitas itu menghubungkan dengan RT lainnya. Menyusul pembukaan itu, tidak ada lagi jalan yang terisolir. Harga tanah diperkirakan bakal naik.
Ketua RT 18 Kumbe, A Bakar, mengatakan, rencana pembukaan jalan baru itu pada tahun sebelumnya, namun baru tahun ini terealisasi dengan diterimanya proposal pengajuan dana kepada pemerintah. Selain itu, didukung kesadaran masyarakat yang mengibahkan tanahnya sekitar dua meter untuk pembukaan jalan.
“Masyarakat sangat menginginkan pembukaan jalan, oleh sebab itu setelah proposal pendanaan diterima, masyarakat dengan suka rela memberikan tanahnya untuk pelebaran jalan,” katanya di lokasi proyek, Minggu (1/11).
Dia mengaku, saat pendekatan dengan masyarakat, banyak tantangannya. Ada yang mau mengibahkan tanahnya dua meter dan hanya satu meter, bahkan ada yang menolak karena tidak ada ganti rugi. Namun, akhinya mereka sadar setelah pembinaan secara kekeluargaan.
“Akhirnya mereka sadar, sehingga terjadilah pembukaan jalan baru saat sekarang,” ujarnya. Menyusul pembukaan jalan baru itu, katanya, di lingkungan itu tidak lagi terisolir, bahkan harga lahan akan mahal. “Akses jalan terbuka, harga jual tanah semakin tinggi,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Badan Kewasdayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Kumbe, Boris mengaku hanya membantu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), dengan cara memantau pelaksanaan proyek, tanpa harus terlibat memegang dan mengatur pendanaan proyek. Sesuai Musyawarah Persiapan Pelaksana Konstruksi (MP2K) sebelumnya, warga setempat dipercayakan oleh forum untuk memegang dan melaksanakan proyek pembuatan jalan itu.
Katanya, ketidakikutsertaan BKM dalam melaksanakan proyek untuk menghindari prasangka buruk masyarakat. Selama ini, setiap kali ada proyek di Kumbe, masyarakat menduga BKM memotong anggaran sehingga proyek macet. Padahal, dana yang diterima memang tidak cukup.
“Kami tidak ingin dituduh makan uang rakyat, oleh sebab itu dalam proyek ini kami hanya memantau saja. Apabila kemudian hari terjadi penyimpangan dalam proyek tersebut, kami tinggal memroses tim pelaksana lapangan,” jelasnya.
Untuk menghindari dugaan penggelapan dana proyek, sesaat setelah pencairan dana dari PNPM-MP, Boris mengaku langsung menyerahkan sejumlah uang kepada tim pelaksana lapangan di depan anggota forum saat MP2K yang digelar kedua kalinya. (K03)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar