Minggu, 01 November 2009

Dukung PTN dan PPS, Intensifkan Koordinasi!

Kota Bima, Bimeks.-
Meski gaung rencana pembentukan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Bima dan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) mulai kendur, namun semangat mendukung rencana itu masih dipendam sejumlah pihak. Tidak terkecuali Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bima, Muhammad Salahuddin, SE.
Sebagai wajud dukungan rencana itu, anggota DPRD Kota Bima itu mengisyaratkan dalam waktu tak lama lagi bersama sejumlah politisi lain akan mendorong dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melanjutkan rencana pembentukan PTN di Bima. “Kita akan bangun komunikasi dulu dengan pemerintah, sehingga bisa menetapkan langkah-langkah apa saja yang mesti dilakukan untuk lebih mendorng rencana itu,” ujar Salahuddin di Sekretariat DPRD Kota Bima, Sabtu (31/10).
Terlepas dari polemik apapun, menurut Salahuddin, seluruh pihak harus segera memberikan perhatian serius untuk mewujudkan PTN di Bima dan rencana pembentukan PPS.
Sebelumnya, Wali Kota Bima, Drs HM Nur A Latif, dalam kesempatan pelantikan Ketua DPRD Kota Bima beberapa waktu lalu mengisyaratkan, bersama sejumlah kepala daerah dan pimpinan Dewan daerah lain di pulau Sumbawa bakal segera menemui dan meminta rekomendasi Gubernur NTB untuk dibawa ke Jakarta. Hal itu agar rencana pembentukan PPS segera terealiasasi.
Selain rencana pembentukan PPS, pemerintah daerah diiisyatkan Nur Latif akan memberikan perhatian serius terhdap rencana mendirikan PTN di Bima. “Kami akan bersama menemui Gubernur, sehingga hasil atau dasar dari sana akan kita bawa ke pusat. Kebutulan saat ini cukup banyak duta-duta Bima atau Sumbawa yang duduk di kursi Senayan,” ujar Nur Latif.
Sehari sebelumnya, Ketua Panitia Pembentukan PPS, Siti Maryam R Salahuddin, SH, atau Ina Ka’u Mari menyampaikan kegulauan hatinya terhadap carut-marut rencana mendirikan PTN di Bima.
Menurutnya, sejumlah persoalan itu juga akan berdampak dan menyulitkan rencana pembentukan PPS. “Kalau ditunda-tunda, Sumbawa yang akan duluan mendirikan Universitas Negeri dan di Bima tidak bisa lagi, karena dalam satu provinsi hanya boleh ada satu Universita Negeri,” katanya di Museum Samparaja, beberapa hari lalu.
Wanita 82 tahun itu pesimis rencana PPS bisa segera terwujud jika rencana mendirikan PTN belum juga bisa teralisasi. Menurutnya, jika memang masyarakat dan pejabat daerah serius menghendaki pembentukan PPS, harus segera memberikan atensi khusus terhadap PTN. “Jangan bermimpi terlalu jauh dulu, jika Universita Negeri belum ada, sangat sulit untuk PPS karena itu semua di pusat yang memutuskannya,” katanya. (BE.17)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar