DKP: Kontraktor Janji Perbaiki Perahu

Kota Bima, Bimeks.-
Setelah sempat memantik keluhan sejumlah nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bima menjanjikan akan merespons seluruh keluhan nelayan berkaitan dengan kelayakan bantuan perahu. Pembenahan dijanjikan akan dilakukan. Kepala DKP Kota Bima, Ir H Syarafuddin, MM, mengaku belum lama ini sudah tiga kali memanggil kontraktor pelaksanaan pembuatan 15 perahu itu. Seluruh perahu itu langsung dievaluasi oleh DKP. “Kita sudah panggil kontraktornya, bahkan sudah tiga kali. Mereka berjanji akan memperbaiki kekurangannya,” ujar Syarafuddin di DKP, Kamis (12/11).
Dia mengatakan, hingga kemarin, pembayaran pengerjaan belasan perahu itu, sepeser pun belum diserahkan DKP Kota Bima. Selain itu, seluruh kekurangan perahu bantuan pemberdayaan nelayan itu masih menjadi tanggungjawab kontraktor. “Belum ada sedikit pun kita bayar, karena masih kita evaluasi. Jadi kami sudah tekankan kepada pihak ketiga itu agar membenahi kekurangan perahu itu,” katanya.
Diakui pria asal Sumbawa ini, secara umum penentuan pihak ketiga penyedia perahu belasan itu ditunjuk langsung oleh DKP atau tidak melalui proses tender terbuka. Hanya saja, kondisi di lapangan, pelaksanaan proyek itu tidak dilakukan oleh kontraktor yang ditunjuk oleh DKP, namun sudah limpahkan kepada pihak lain.
“Tidak kita tender, tapi langsung ditunjuk. Kebiasaan di Bima bukan lagi pihak ketiga, malah bisa dikerjakan bisa oleh pihak keempat, malah hingga pihak ke lima. Itu sudah biasa,” katanya.
Secara terpisah, pemilik CV Pelangi Nusa, Afwan, mengaku, hingga kemarin masih berupaya membenahi kekurangan seluruh perahu bantuan itu dengan menambal bagian sambungan bodi perahu. “Pengakuan nelayan perahu mereka bocor, tapi kami rasa itu karena terlalu lama dijemur, karena masih pengujian juga,” ujar Afwan di Monggonao.
Afwan mengaku, CV Pelangi merupakan subkontraktor yang menerima pekerjaan menyiapkan belasan perahu dari CV Menggapai Ridho. Seluruh model dan spek perahu itu ditentukan oleh DKP Kota Bima seperti dituangkan dalam MoU. Hingga kemarin, Afwan mengaku sudah menerima setengah dari total pembayaran pengerjaan perahu dari pemerintah.
Mengenai total nilai pembayaran dan per item perahu, dia enggan menyebutkannya. Sesuai yang tertuang dalam petunjuk atau MoU pekerjaan, perahu itu didesain untuk kegiatan nelayan rumput laut, sehingga modelnya perahu jukong. Tinggi dan lebar perahu masing-masing 80 cm dengan panjang enam meter.
“Sebagian ada juga yang panjangnya lebih dari enam meter, dan pengakuan nelayan kayu yang kami gunakan cukup bagus, karena itu memang kayu kelas dua,” katanya.
Sebelumnya, seperti dilansir Bimeks Sekretaris DKP Kota Bima, Ir Zulkifli, MAP, menyebutkan, total pagu pembuatan 15 perahu sebesar Rp80 juta dengan rincian Rp3 juta lebih perahu.
Pengakuan itu berbeda dengan yang disampaikan Kepala DKP Kota Bima, Ir H Syarafuddin, MM, yang menyatakan, total pagu pengadaan perahu itu hanya mencapai Rp50 juta. Selain itu, diakuinya, 15 perahu itu disiapkan oleh CV Menggapai Ridho yang beralamat di Kecamatan Sape. (BE.17)