Selasa, 08 Desember 2009

Hasil CPNSD Diklaim tak Ada Masalah

Kota Bima, Bimeks.-
Komisi A DPRD Kota Bima menyimpulkan, pelaksanaan CPNSD tahun 2009 sudah sesuai aturan dan tidak ada masalah. Sebelumnya, sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Lintas Generasi (Forliga) melaporkan dugaan indikasi ketimpangan dalam pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dan menuntut seleksi ulang.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bima, Sudirman Dj, SH, mengatakan, simpulan itu diambil setelah memanggil dan mengelarifikasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima tentang tuntutan Forliga. “Hasil klarifikasi kita, bisa kita simpulkan untuk sementara tak ada masalah dengan hasil CPNSD. Sebelumnya, kita juga sudah memberikan kesempatan forum itu untuk mengajukan bukti tapi tidak dilakukan. Hanya pernyataan sikap yang disampaikan,” ujar Sudirman di Sekretariat DPRD Kota Bima, Selasa (8/12).
Sudirman mengatakan, sesuai pernyataan sikap yang diterima Komisi A sebelumnya, Forliga menuntut seleksi CPNSD ulang karena sejumlah alasan. Di antaranya dugaan penyimpangan seleksi administrasi, seperti salah satu peserta diduga menggunakan ijasah palsu dari salah satu PTS di Jawa Timur, salah satu jurusan formasi S2 diduga tidak ada permintaan, namun diloloskan bahan administrasinya.
Forliga juga menyampaikan dugaannya salah satu dari lima CPNSD segaja dinyatakan lolos dalam formasi D4 Kebidanan, padahal tidak mengikuti seleksi karena saat ujian dalam satu ruangan hanya diikuti empat orang. Namun, setelah Komisi A mengelarifikasi BKD Kota Bima, dugaan itu semua mentah.
“Hasil klarifikasi, dari tujuh orang yang diminta, D4 Kebidanan hanya diikuti lima orang, satu orang mengikuti di ruang yang berbeda sementara yang empat orang di ruangan yang sama dan ada tanda tangannya,” ujar Sudirman.
Kendati sudah disimpulkan tidak ada masalah, diisyaratkannya, Komisi A masih membuka lebar pintu bagi masyarakat agar melapor jika mengetahui dan memiliki bukti ketimpangan dan calo dalam pelaksanaan seleksi CPNSD. Termasuk berkaitan dengan isu calo Honda data base. “Kalau untuk menelusuri, kami rasa itu hal yang bodoh. Silakan masyarakat sendiri yang melapor kalau ada bukti,” katanya.
Seperti dilansir Bimeks sejumlah warga dan korban calo Honda data base mendesak pemerintah dan aparat kepolisian termasuk kalangan DPRD agar menelusuri aksi calo yang belakangan mencuat dalam masyarakat. Warga mendesak pemerintah dan kalangan DPRD bisa memastikan menutup akses bagi aksi calo Honda data base, karena itu sudah sangat meresahkan masyarakat. (BE.17)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar