Senin, 21 Desember 2009

Khairudin: Gelombang Demo, Kelemahan Komunikasi Pemkab

Bima, Bimeks.-
Gelombang aksi demo terjadi hampir setiap hari, termasuk menuntut kejelasan aliran dana Rp2,5 miliar untuk pendirian perguruan tinggi negeri (PTN). Nah, bagaimana fenomena itu dalam pandangan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Bima, Ir Khairudin M Ali, MAP? Dinilainya, itu merupakan bentuk kegagalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) membangun komunikasi dengan masyarakat.
Menurutnya, gelombang aksi protes tidak akan sampai berdarah-darah dan memicu persoalan baru jika pemerintah mampu membangun komunikasi dengan rakyat. Termasuk menerima sejumlah elemen yang beraksi. “Ini adalah ekses Pemkab Bima gagal berkomunikasi dengan masyarakatnya, demo itu tidak akan sampai berdarah-darah jika pemerintah berkomunikasi dan menerima rakyat itu. Tapi yang terjadi tidak demikian,” ujar Khairudin kepada wartawan di studio BimaFM, Senin (21/12).
Dikatakannya, jika diamati dari awal, dalam mengelarifikasi kasus dana Rp2,5 miliar, beberapa kali pemerintah memberikan penyataan yang berbeda-beda. Hal itu menambah kesan penyimpangan dalam dana itu. “Penyataan yang pertama, lain berikutnya juga berbeda-beda. Dari itu kan semakin jelas,” katanya.
Pada bagian lain, anggota DPRD Provinsi NTB, H Nurdin mengatakan, sejumlah aksi demonstrasi tidak akan berlanjut dan terus-menerus terjadi seandainya pemerintah menerima dan menemui sejumlah elemen yang menggelar aksi demo itu.
“Orang yang demo itu kan masyarakat. Kenapa kaca itu pecah, karena mereka tidak diterima baik. Kita saja (DPRD NTB, Red) menerima pendemo hampir setiap hari. Pemerintah tidak boleh represif, karena yang dihadapi adalah rakyatnya sendiri,” ujar wakil rakyat Dapil 6 NTB itu saat audiensi dengan Pemkab Bima, Senin (21/12). (BE.17)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar