HUT NTB di Bima, Politik Hambat PPS?

Kota Bima, Bimeks.-
Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 Provinsi NTB, Jumat (15/12), di Bima tinggal menghitung hari. Namun, pada bagian lain masih menimbulkan kontroversi. Sejumlah pihak, seperti beberapa wartawan, menduga penetapan Bima sebagai lokasi puncak HUT Bumi Gora merupakan salah satu strategi politik Pemprov NTB. Hal itu mencuat saat panitia HUT Bumi Gora, Dishubkominfo NTB menggelar konferensi pers, di kantor Pemkab Bima, kemarin.
Dalam kesempatan itu, sejumlah wartawan diberikan kesempatan menanyakan atau audiensi tentang rangkaian atau jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan saat puncak hari jadi Bumi Gora. Termasuk alasan Pemprov menetapkan Bima sebagai puncak peringatan HUT ke-51. Konferensi pers dipandu Ketua PWI Bima, Ir Khairudin M Ali.
Anggota PWI Bima, Junaidin mengatakan, pemerintah atau Gubernur saat ini harus memastikan dan menjelaskan komitmennya pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang pernah dicetus dalam masa kampanye beberapa satu tahun lalu. ”Bagaimana kelanjutan Provinsi Pulau Sumbawa saat ini harus diperjelas,” ujar Junaidin.
Wartawan lainnya, Imam mengatakan, Pemprov NTB harus bisa memastikan penetapan Bima sebagai daerah puncak perintatan HUT ke-51 bukan sebagai strategi politik dalam menghambat pembentukan PPS. Selama ini, pembangunan di NTB masih memiliki sekat, tidak seimbang antara pulau Sumbawa dengan Lombok. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah program yang diluncurkan Gubernur atau Pemprov nyaris tidak sampai di masyarakat, seperti program Bumi Sejuta Sapi (BSS) maupun sejumlah program pembangunan fisik lainnya.
“Siapa yang menerima program Bumi Sejuta Sapi selama ini, hampir tidak ada masyarakat yang menerimanya di Bima, ini masih diskriminasi,” katanya.
Menurutnya, melihat dari sejumlah rangkaian kegiatan yang akan digelar panitia HUT Provinsi NTB, sebagian besar tidak menyentuh masyarakat langsung karena hanya seremonial saja dan hanya menghambur-hamburkan APBD. Padahal, pada sisi lain, masyarkat sangat membutuhkan perhatian serius langsung dari pemerintah. “Biasanya kalau acara seremonial hanya diikuti kalangan tertentu saja, umumnya birokrat. Ngapain jauh-jauh dirayakan di Bima kalau tidak ada yang kegiatan esensial yang disiapkan pemerintah provinsi, toh masyarakat tidak butuh acara seperti itu tapi kegiatan yang menyentuh langsung,” katanya.
Wartawan lainnya, Sofran juga mengingatkan hal yang sama. Menurutnya, masih banyak sekat pembangunan yang terjadi di Bumi Gora. Contohnya, sejumlah pembangunan fisik yang masih tanggungan Pemprov seperti pengaspalan jalan raya di wilayah Sape maupun Kecamatan Soromandi tak kunjung dilaksanakan. Kondisi itu berbeda dengan di pulau Sumbawa.
Menurutnya, pemusatan HUT NTB di Bima merupakan bagian tur politik pemerintah untuk menutupi wajah “bopeng” dari sejumlah program yang belum terlaksana dengan baik yang pernah diluncurkan Gubernur atau Pemprov NTB.
Bagaimana jawaban Pemrov NTB dengan keluhan dan dugaan politik itu? Kepala Dishubkominfo NTB, Dahlan A Bandu, SH, memastikan, penetapan HUT NTB di Bima bukan dalam rangka safari atau siasat politik Pemprov NTB untuk mengambil hati masyarakat. “Berbicara peringatan, tidak bisa terlepas dari seremonial. Tidak ada sisipan politik yang kita niatkan,” katanya.
Menurutnya, penetapan HUT NTB di luar Kota Mataram untuk pertama kalinya itu sengaja dilakukan pemerintah untuk merekatkan silaturahmi masyarakat Bumi Gora yang terdiri dari etnis yang berbeda itu. “Daerah kita ini terdiri dari beberapa suku, makanya kami berpikir bagaimana mengusulkan kalau sekali-sekali HUT NTB dilaksanakan di luar Mataram, misalnya di bagian timur atau Bima, karena NTB bukan saja di Mataram,” katanya.
Mengenai sejumlah keluhan dan gambaran kondisi masyarakat yang disampaikan wartawan, dijanjikannya akan diasampiakan kepada Gubernur NTB. “Yang kita bangun adalah nuansa kebersamaan, makanya puncak ulang tahun dilaksanakan di daerah kita ini,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Abdul Wahab, SH, mengatakan, puncak HUT NTB ditetapkan dilaksanakan di lapangan Merdeka, sesuai rencana panitia menyiapkan akomodasi untuk 670 undangan, 550 diantara dari rombangan Pemprov NTB, meliputi Gubernur, mantan Gubernur, Musipda dan sejumlah pejabat eselon II dan III dari sejumlah SKPD dan BUMND NTB. “Ada seratus tamu Kabupaten dan Kota di NTB juga bakal datang,” katanya.
Dikatannya, dari sejumlah undangan yang ditetapkan, sudah ada beberapa diantaranya yang sudah memastikan akan hadir seperti Bupati KSB dan Sumbawa. ”Menteri yang diundang juga ada, sekitar 5 sampai 6 orang tapi kami belum dapat konfirmasi,” katanya.
Sesuai rencana, puncak HUT NTB akan dirangkaian pementasan seni seperti gendang beleq dan dimeriahkan dengan NTB expo yang dipusatkan museum Asi Mbojo, 16-18 Desember siang hingga malam hari.
Sore hari, usai puncak itu, panitia juga menyiapkan zikir bersama dan khataman masal al-Quran sekaligus menyambut tahun baru Hijriyah. “Malam hari kegiatan resepsi dan tasyukuran dirangkaikan penyerahan bantuan dan undian,” katanya.
Berdasarkan jadwal, Jumat (18/12) sehari setelah puncak HUT, Gubernur HM Zainul Majdi akan mengikuti jalan sehat dari kantor Pemkab Bima ke museum Asi Mbojo sebelum melanjutkan mengikuti Puncak Kampanye Menanam Indonesia (KIM) di Kelurahan Nitu Kota Bima. Sebelum bertolak ke Mataram, Gubernur juga dijadwalkan akan meletakkan batu pertama pembangunan pondok pesantren Hamzanwadi di Penaraga. (BE.17)